Pemilihan Umum Rabu, 04 Januari 2023 – 15:40 WIB
Ahli Hukum Tata Negara Nilai Sistem Proporsional Terbuka Berbiaya Mahal
Pakar hukum tata negara menilai sistem proporsional terbuka menimbulkan beberapa persoalan yang dapat memicu keresahan sosial.
Sistem proporsional terbuka dianggap melemahkan kedekatan masyarakat dengan partai politik tertentu atau Party ID.
Pakar hukum tata negara menilai sistem proporsional terbuka menimbulkan beberapa persoalan yang dapat memicu keresahan sosial.
Delapan fraksi di DPR RI mendukung berlakunya proporsional terbuka pada Pemilu 2024.
Apa kata Khalid Akbar soal Fahri Hamzah dan sistem proporsional tertutup? Baca di sini.
Ketua DPD Taruna Merah Putih Provinsi DKI Jakarta Brando Susanto menyoroti soal sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup.…