Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo mengatakan, pemerintah hanya menunggu FPI mengurus perpanjangan izin.
Kemendagri belum menerbitkan surat keterangan terdaftar (SKT) untuk Front Pembela Islam (FPI) yang tak kunjung memenuhi syarat yang…
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo mengatakan, ada banyak faktor yang membuat Pemilu…
Kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik dalam rangka menuju parpol yang modern, sebagai salah satu pilar demokrasi.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP).
Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, tidak bisa memberikan surat keterangan terdaftar (SKT) bagi ormas lokal.
Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo menjawab rumor bahwa dirinya akan maju sebagai calon gubernur Kaltim
Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo menyatakan, akan menjadi aneh jika draf revisi UU Ormas menjadi inisiatif pemerintah.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo menyatakan, pemerintah hingga saat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap aturan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif, dapat…
Terbitnya Perppu Ormas ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan lain. Salah satunya, membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi sebuah ormas.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo membantah kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo merinci sejumlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran,
Kenaikan dana bantuan untuk partai politik dari APBN direncanakan terealisasi mulai tahun depan. Kementerian Keuangan sudah setuju dengan…
Potensi konflik dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 harus terus diantisipasi. Langkah deteksi dini sangat penting agar tidak muncul…
Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) masih terus bekerja. Selasa malam (4/4), Panja melakukan pembahasan
JPNN.com 
