Politisasi Birokrasi Jadi Akar Korupsi
Rabu, 19 Januari 2011 – 07:24 WIB
JAKARTA - Banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dan kemudian dipenjara dinilai merupakan imbas lemahnya pengawasan pemerintah selama bergulirnya era otonomi daerah. Menurunnya komitmen penegakan hukum ke titik nadir pada gilirannya juga memiliki andil dalam memperparah kondisi tersebut. Menurut dia, kondisi birokrasi saat ini cenderung lebih "membahayakan" daripada saat era Orde Baru (Orba). Saat rezim Orba berkuasa, yang terjadi adalah upaya "meng-Golkar-kan" birokrasi. Saat ini, tegas Zuhro, justru muncul faksi-faksi ala partai politik di birokrasi. "Akibatnya, soliditas birokrasi terancam. Rakyat otomatis dirugikan," ujarnya.
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan, pilkada langsung telah mendorong terjadinya politisasi birokrasi. Untuk menghadapi pertarungan dalam pilkada, banyak incumbent (tokoh yang masih menjabat) yang kerap memanfaatkan berbagai fasilitas, termasuk APBD, untuk melapangkan jalan kemenangan mereka.
Baca Juga:
Bahkan, kata dia, tidak jarang kepala daerah yang sedang menjabat menggunakan aparaturnya sebagai tim sukses. "Itulah dampak negatif pilkada langsung terhadap birokrasi," kata Zuhro saat ditemui di Hotel Nikko, Jakarta Pusat, kemarin (18/1).
Baca Juga:
JAKARTA - Banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dan kemudian dipenjara dinilai merupakan imbas lemahnya pengawasan pemerintah selama
BERITA TERKAIT
- MPKS PP Muhammadiyah Dorong Ekosistem Inklusif untuk Para Difabel
- Lebak Diterjang Hujan Lebat, Ratusan Rumah Terendam Banjir
- Kantor Advokat Pieter Ell Siap Bantu KPU Hadapi PHPU Pileg 2024 di MK
- Gaung RPP Manajemen ASN Senyap, Pengangkatan PPPK 2024 dari Honorer Tidak Pasti?
- Lihat Langsung CCTV, Keluarga Brigadir RA Datangi TKP di Mampang
- Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakpus Tata Area Taman Jalur Hijau Jati Pinggir