Politisasi Birokrasi Jadi Akar Korupsi

JAKARTA - Banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dan kemudian dipenjara dinilai merupakan imbas lemahnya pengawasan pemerintah selama bergulirnya era otonomi daerah. Menurunnya komitmen penegakan hukum ke titik nadir pada gilirannya juga memiliki andil dalam memperparah kondisi tersebut.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan, pilkada langsung telah mendorong terjadinya politisasi birokrasi. Untuk menghadapi pertarungan dalam pilkada, banyak incumbent (tokoh yang masih menjabat) yang kerap memanfaatkan berbagai fasilitas, termasuk APBD, untuk melapangkan jalan kemenangan mereka.

Bahkan, kata dia, tidak jarang kepala daerah yang sedang menjabat menggunakan aparaturnya sebagai tim sukses. "Itulah dampak negatif pilkada langsung terhadap birokrasi," kata Zuhro saat ditemui di Hotel Nikko, Jakarta Pusat, kemarin (18/1).

Menurut dia, kondisi birokrasi saat ini cenderung lebih "membahayakan" daripada saat era Orde Baru (Orba). Saat rezim Orba berkuasa, yang terjadi adalah upaya "meng-Golkar-kan" birokrasi. Saat ini, tegas Zuhro, justru muncul faksi-faksi ala partai politik di birokrasi. "Akibatnya, soliditas birokrasi terancam. Rakyat otomatis dirugikan," ujarnya.