Harusnya Pastikan Dulu Penggajian PPPK, Baru Buka Seleksi
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Gerindra di DPR Supratman Andi Agtas menilai, permasalahan mendasar dalam seleksi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari honorer K2 adalah soal penggajian.
Hal itu pula yang membuat kurangnya minat daerah mengajukan formasi PPPK. Terlebih, penggajiannya menjadi tanggung jawab APBD masing-masing daerah.
BACA JUGA: Guru Honorer: Aneh, Nganggur Kok Dibayar sih!
"Persoalannya satu PPPK itu, pemerintah pusat buka lowongan, tapi penggajiannya dibebankan kepada APBD masing-masing," kata Supratman ditemui JPNN, di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (4/3).
Seharusnya, lanjut ketua badan legislasi DPR ini, pemerintah kalau mau membuka penerimaan PPPK dan tidak bermasalah, maka disiapkan terlebih dahulu skema penggajiannya lewat APBN.
BACA JUGA: Honorer K2 Sudah Jadi PPPK, Tetap Bisa Daftar CPNS?
"Penggajiannya harus lewat APBN. Kalau lewat APBD, mereka harus mengubah APBD lagi. Makanya saya bilang itu kebijakan hanya lips services saja. Jadi hanya karena sekarang kan mendekati pemilu jadi dibuatlah (seleksi)," tandas Supratman. (fat/jpnn)
Hingga saat ini kelulusan hasil tes PPPK belum diumumkan karena menunggu kesiapan pemda soal gaji.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- 1.071 PPPK Kutim Terima SK, Ini Pesan Penting Bupati Ardiansyah
- 503 PPPK Terima SK, Hasan Chabibie: Pahami Posisi Anda sehinga Bisa Bekerja Profesional
- PPPK Harus Bisa Menjaga Loyalitas dan Integritas Saat Bertugas
- Kalimat Ini Selalu Ada saat Penyerahan SK PPPK, Bikin Tertekan, Setara PNS?
- 5 Berita Terpopuler: Beda PPPK & PNS Jelas, tetapi Bukan jadi Nomor Dua, kok, Simak RPP Manajemen ASN
- 846 PPPK 2023 Batanghari Terima SK, Muhammad Fadhil Arief Berpesan Begini