Ini Penyebab Transportasi Online Tak Takut Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak punya "kartu As" untuk menekan tranportasi online. Karena itu, perusahaan transportasi online tidak takut dengan pemerintah.
Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia Harryadin Mahardika mengatakan, dia bahkan menilai perusahaan transportasi online terkesan selalu berani menentang aturan yang bakal dibuat.
"Pemerintah tidak punya "senjata" ke meja perundingan. Harusnya pemerintah ada "senjata"," kata Harryadin dalam diskusi 'Kisruh Transportasi Online' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).
Harryadin menyatakan, pemerintah sebenarnya mudah memegang "senjata". Misalnya, pemerintah bisa saja mematikan internet perusahaan transportasi online.
"Bagaimana membuat mereka takut, ya ditutup dulu. Bila tidak mau ikut aturan, pemerintah bisa mencabut itu. Tapi yang terjadi sekarang tidak," ujarnya.
Sedangkan pelaksana tugas Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan JA Barata, Kemenhub tidak punya kewenangan memutus aplikasi.
Hanya saja, Kemenhub bisa memberikan laporan bila perusahaan transportasi online melakukan pelanggaran dan meminta penutupan aplikasi.
Menurutnya, dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek diatur jika ada pelanggaran bakal disetop.
Pemerintah dinilai tidak punya "kartu As" untuk menekan tranportasi online. Karena itu, perusahaan transportasi online tidak takut dengan pemerintah.
- Turut Sukseskan Angkutan Lebaran, DLU Terima Penghargaan dari Kemenhub
- Direktur Utama Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu
- Pasukan Sea and Coast Guard Kemenhub Bergerak Cepat Mengatasi Kebakaran Kapal MV.LAYAR ANGGUN 8
- Kemenhub: 9.475 Orang Gunakan Kereta Api saat Momen Lebaran 2024 di Sulsel
- Sebegini Angka Orang yang Menggunakan Motor ke Luar-Masuk di Jabodetabek pada H+3 Lebaran
- Andre Puji Kinerja Jasa Marga, Korlantas hingga Kemenhub Selama Arus Mudik Lebaran