Kasus Rizieq Dinilai Tak Separah GAM dan PRRI

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan rekonsiliasi antara pemerintah dengan sejumlah ulama dan aktivis yang dituding hendak melakukan makar saat berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Usul itu disampaikan karena tidak ingin Indonesia terus mengalami keterpurukan.

"Saya berada di tengah-tengah, saya hanya memikirkan bangsa ini. Karena itu saya kira perlu dilakukan satu langkah yaitu rekonsiliasi," ujar Yusril di sela-sela buka puasa bersama DPP partai Bulan Bintang (DPP PBB) bersama seribuan anak yatim piatu di Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (21/6) petang.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara ini, jika pemerintah tidak setuju dengan usulan tersebut, maka bukan sebuah persoalan juga baginya.
Karena dalam hal ini dia sama sekali tidak terlibat. Baik sebagai bagian pemerintah maupun ulama dan aktivis yang beberapa waktu lalu menggelar sejumlah aksi unjuk rasa.

"Kalau pemerintah tidak mau, maka bukan tanggung jawab saya kalau terjadi apa-apa di kemudian hari. Saya hanya mengusulkan (rekonsoliasi dan abolisi,red). Kalau kebijakan abolisi yang diambil, tentu harus ditanda tangani presiden dengan pertimbangan DPR. Sementara kalau rekonsiliasi bisa diwakili pejabat setingkat menteri, tidak mesti harus presiden," ucapnya.

Ketua Umum DPP PBB ini meyakini, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab akan pulang dari Arab Saudi jika pemerintah setuju dengan usulannya.

Namun demikian, kebijakan kembali berpulang pada Presiden Joko Widodo.

Dia mengatakan, kasus Rizieq tidaklah sebesar perkara GAM.