Simak Nih, Respons KPK untuk Fahri Hamzah
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan protes keras Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah setelah namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia dengan terdakwa . KPK menegaskan fakta persidangan yang muncul adalah murni penegakan hukum.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihak-pihak yang merasa terganggu dengan proses hukum sebaiknya mengikutinya saja. “Saya kira sama-sama menghormati proses hukum yang berjalan tanpa harus dikait-kaitkan dengan isu politik dan isu yang lain," katanya di KPK, Rabu (22/3).
Menurut Febri, jika terdapat fakta persidangan yang relevan, maka KPK berkewajiban untuk mempelajarinya lebih lanjut. Dia memastikan KPK akan menjalankan proses hukum sesuai hukum acara yang berlaku.
"Justru keliru kalau misalnya ada fakta persidangan tidak dipelajari oleh KPK," ujarnya.
Febri menambahkan, yang dilakukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada persidangan atas Rajamohanan Nair di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam perkara suap pajak PT EK Prima , Senin (20/3) adalah mengklarifikasi dan mengonfirmasi bukti yang diperoleh penyidik.
"Bahwa nanti ada informasi yang relevan dengan perkara ini dan itu merupakan kewenangan KPK tentu kita pelajari lebih lanjut. Karena itu kewajiban hukum KPK juga, jadi tidak mungkin mengabaikan fakta," jelasnya.
Dalam sidang atas Rajamohanan memang mengungkap nama artis Syahrini, pengacara Eggi Sudjana, serta dua wakil ketua DPR, yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Nama-nama itu muncul saat jaksa KPK memunculkan bukti dokumen yang disita dan percakapan WhatsApp milik Kepala subdit Bukti Permulaan Pajak Direktorat Penegak Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu Handang Soekarno.(put/jpg)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan protes keras Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah setelah namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Senior Vice President Investasi PT Taspen
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan
- Lewat Monitoring KPK, Pj Gubenur Sumsel Soroti Pencegahan Korupsi
- Ingin Miskinkan Rafael Alun, KPK Serahkan Memori Kasasi ke Pengadilan