Jumat, 24 Oktober 2014 | 15:32:07
Home / Nasional / Humaniora / Dapat Remunerasi, Kapolri Genjot Pelayanan

Kamis, 30 Desember 2010 , 07:19:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA -- Kapolri Jenderal Timur Pradopo memerintahkan seluruh anggotanya untuk memperbaiki kinerja tahun depan. Apalagi, kabar yang dinanti-nanti yakni cairnya dana remunerasi sudah di depan mata. "Mari bersyukur, tapi tunjangan itu harus diimbangi pelayanan kepolisian yang lebih baik dari sebelumnya," katanya saat memberi pengarahan dalam acara serah terima jabatan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) dan Kadivhumas kemarin.

Kabaharkam dijabat oleh Irjen Fajar Prihantoro yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Aceh. Sedangkan Kadivhumas Polri dijabat Irjen Anton Bachrul Alam. Kadivhumas yang lama, Irjen Iskandar Hasan menggantikan Fajar sebagai Kapolda Aceh. Kapolri mengingatkan tugas utama Korps Bhayangkara. Yakni, melayani masyarakat. "Harus ada revitalisasi , perbaikan dari apa yang sudah kita capai selama ini," katanya.

Seluruh anggota Polri akan mendapat tambahan tunjangan kinerja dan remunerasi mulai tahun 2011. Remunerasi ini diberikan berdasarkan Perpres no 73 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri tertanggal 15 Desember 2010. Remunerasi ini baru berlaku pada 1 Januari 2011.Tunjangan terkecil senilai Rp 553.000 sedangkan tunjangan terbesar Rp 21.305.000.

Secara terpisah, koalisi aktivis yang melakukan riset terhadap kinerja Polri menemukan fakta bahwa pelanggaran aparat baju coklat masih tinggi. Bahkan, dari riset mereka, polisi justru paling sering melakukan penyiksaan terutama terhadap tersangka.

Penelitian dilakukan LBH Jakarta dengan responden 1.204 orang di Banda Aceh, Lhokseumawe, Jakarta, Surabaya dan Makassar selama 2010. Banda Aceh dan Lhokseumawe jadi sampel untuk mengetahui pasca Daerah Operasi Militer (DOM), Jakarta sebagai daerah ibukota, Surabaya sebagai kota terbesar dan Makassar mewakili Indonesia Timur.

Peneliti LBH Jakarta Edy Halomoan Gurning menjelaskan, aparat Polrestabes Surabaya paling sering melakukan penyiksaan. "Kami temukan fakta 93,8 persen tersangka selalu disiksa polisi," katanya di kantor LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta kemarin.

Menurut Edy, polisi melakukan penyiksaan tujuan utamanya untuk mendapatkan pengakuan korban dalam proses pemeriksaan. Disusul untuk mendapatkan informasi tambahan di luar kebutuhan pemeriksaan. Penyiksaan mulai menurun ketika memasuki proses pemidanaan."Semakin banyak aparat kepolisian, semakin tinggi intensitas penyiksaan. Dalam prakteknya, ditemukan dua sampai lima orang aparat dengan durasi cukup lama," katanya.

Setelah penangkapan, penyiksaan terus terjadi ketika memasuki penahanan. Hal ini didukung dengan Pasal 21 KUHAP yang masih membolehkan syarat subyektif yaitu tersangka/terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri atau melakukan tindak pidana lagi. "Padahal syarat tersebut melanggar asas praduga tak bersalah dan membuka peluang penyalahgunaan oleh aparat," katanya.

Menurut LBH, cara pemeriksaan polisi pun masih mengandalkan teknik interograsi yag disertai penyiksaan. Dalam pemeriksaan, polisi melakukan pemalsuan berkas BAP dengan memaksa menandatangani, menandatangani kertas kosong dan memalsu tanda tangan. "Sayangnya lagi, dari proses ini, hampir 100 persen tidak didampingi penasehat hukum," katanya.

Dia mencontohkan yang dialami seorang pemulung bernama Chairul Saleh yang dituduh memiliki ganja oleh penyidik Polres Jakarta Pusat. Saat penangkapan hingga penahanan, polisi menyiksa dan memalsukan dokumen BAP. Chairul Saleh harus mengalami luka badan dan perampasan kemerdekaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam persidangan di PN Jakarta Pusat. Chairul Saleh diputus bebas. Namun, pelaku penyiksaan tidak mendapat ganjaran setimpal."Kita menuntut komitmen Kapolri untuk hal ini. Jangan hanya lip service saja sudah melakukan perbaikan sementara data lapangan tidak cocok," katanya.(rdl)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 23.01.2011,
        10:05
        Wahyu Damayanti
        Mohon untuk para pejabat di kepolisian dapat bijak memikirkan nasib anak buahnya yang di bawah...karena remunerasi bintara tdk fair kalau dilihat dari kepangkatan dan masa kerja,semua dipukul rata tidak dibaedakn yg senir dan yunior,mana keadilannya????
      2. 31.12.2010,
        20:12
        Sipolin & Darus
        Yah berapapun besarnya wajib disyukuri.
        tapi kalau dilihat dari yg bakal diterimakan kategori pangkat rendahan sepertinya nggak banyak ngaruh. Jauh dari yg digembargemborkan. sepertinya sudah disetting semakin dijepit aturan yg semakin ketat. Selamat menikmati aturan yg semakin ketat. dengan sedikit tambahan penghasilan. From mobile
      3. 31.12.2010,
        16:06
        piton
        semoga pihak pimpinan polri mndapat ilham dari yg maha kuasa. agar lebih memperhatikan nasib pion-pion dilapangan. From mobile
      4. 31.12.2010,
        11:23
        surya
        klo bs besarnya remunerasi utamakan bintara krn bintara dilapangn kerjanya plg beresiko tp kita kembalikan lg sama pimpinn polri From mobile
      5. 31.12.2010,
        11:02
        Edy
        Smoga yg bagi remunerasi sdh bnar2 ngitung dgan tepat sasaran kelas jabatan. From mobile