Selasa, 21 April 2015 | 13:36:15

Jumat, 06 Mei 2011 , 08:30:00

BERITA TERKAIT

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulsel menyiapkan dana senilai Rp29 miliar untuk membayar gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemprov. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Muhammad Yushar Huduri mengungkapkan, pembayaran gaji ke-13 PNS Pemprov Sulsel dipastikan cair pada Juli 2011. Ada kenaikan sekitar Rp 2 miliar karena gaji khusus tahun ini naik 10 persen. Selain itu jumlah pegawai pemprov juga bertambah menjadi 10.450 orang.

"BPKD sudah menyiapkan anggaran pembayaran sebesar satu bulan gaji. Saat ini dana tersebut telah siap dibayarkan dan sisa menunggu petunjuk teknis (juknis) pembayaran dari Dirjen Perbendaharaan Negara lalu dilanjuti dengan surat edaran Gubernur Sulsel," kata Yushar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (5/5).

Pembayaran gaji ke-13 tersebut dilakukan pada Juli dengan tujuan meringankan beban pegawai, khususnya dari kewajiban membayar biaya pendidikan anak. Besaran gaji  tersebut sesuai gaji bulanan yang diterima PNS.

Yushar mengatakan belanja pegawai di lingkup pemporv naik karena  gaji PNS tahun ini memang naik 10 persen. Selain itu, kebijakan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang meningkatkan kesejahteraan PNS di lingkup Pemprov Sulsel dengan menaikkan tunjangan pakasi ( makan dan minum ) sebesar Rp 300 ribu  setiap pegawai.

Pemberian tunjangan pakasi itu disesuaikan dengan golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersangkutan. Untuk golongan I tunjangan pakasi diberikan Rp1 juta, golongan II Rp975 ribu, golongan III Rp950 ribu dan golongan IV Rp.925 ribu.

Secara garis besar plafon anggaran sementara untuk belanja tidak langsung APBD Sulsel tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup siknifikan sebesar Rp 295,149 miliar. Tahun 2010 lalu plafon anggaran sebesar Rp1,63 triliun, sementara di RAPBD 2011 plafon anggaran sebesar Rp 1,9 triliun. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelum (Silpa) yang dimaksudkan kembali ke APBD 2011 sebesar Rp 13, 292 miliar. Anggaran tersebut sisa dana yang tidak bisa dikelola pada APBD 2010 lalu. (aci)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar