FPB: Papua Lepas Tinggal Hitungan Hari
Jika Diskriminasi Ekonomi Rakyat Tak Dihentikan
Sabtu, 03 Desember 2011 – 17:15 WIB
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera menghentikan bentuk diskriminasi di sektor ekonomi dan perbankan di tanah Papua. Selain itu, pemerintah juga diminta mengeluarkan regulasi yang memberikan otoritas penuh kepada pengusaha atau pelaku usaha yang orang asli Papua. Mestinya, kata dia, harus dicari akar masalahnya, tapi bukan dengan cara represif. Sebab faktanya 80 persen rakyat Papua sampai hari ini masih hidup dalam kemiskinan. ”Ini masalah ekonomi,” paparnya.
Hal tersebut disampaikan tokoh-tokoh Papua di Jakarta dari Forum Papua Bangkit (FPB) di tengah-tengah pendeklarasian ’Kebangkitan Ekonomi Orang Asli Papua’ oleh FPB, Jumat (2/12) di Jakarta. ”Kalau permohonan kami ini diabaikan, maka lepasnya Papua hanya tinggal menghitung hari saja,” tegas Koordinator FPB, Hengky Jokhu.
Baca Juga:
Dia membeberkan, pendekatan keamanan dengan metode represif yang dilakukan aparat kepolisian dan tentara dalam waktu dekat akan mencapai puncaknya dengan pembalasan hebat dari rakyat Papua. ”Cacing saja kalau kita injak akan melawan. Hari ini contohnya, di beberapa kampung di Jayapura sedang ada sweeping besar-besaran menyusul terlukanya seorang polisi,” katanya.
Baca Juga:
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera menghentikan bentuk diskriminasi di sektor ekonomi dan perbankan di tanah
BERITA TERKAIT
- Pemprov DKI Klaim RW Kumuh Berkurang 7 Persen dalam 5 Tahun Terakhir
- Terima OSF, Menteri Dito Bahas Isu Pemberdayaan Pemuda untuk Sambut Bonus Demografi
- Indonesia jadi Tuan Rumah SOMMLAT, Kemenkumam: Akan Ada Agenda Penting yang Dibahas
- Fathan Subchi Harap PDBN jadi Wadah Silaturahmi Masyarakat Kelahiran Demak
- ATVI Akan Bertransformasi Jadi IMDE, Bikin Terobosan, Lihat Aksinya di Acara CFD
- Langkah Kejagung Sikat Korupsi Tambang Tuai Apresiasi, Kali Ini dari PAN