Pungutan Dilarang, CSR Bisa Jadi Solusi
Selasa, 21 Februari 2012 – 14:57 WIB
WAKIL Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan, keluarnya Peraturan Mendikbud tentang larangan pengutan bagi SD dan SMP, merupakan regulasi agar jangan sampai warga tak mampu tidak bisa sekolah, karena orangtua terbebani iuran bulanan. Bukan berarti SMP biasa lainnya tak memperoleh perhatian atau pembinaan dari Disdik. Intinya, kata dia, dari pembinaan ini para sekolah bisa mematuhi Permen. “Pemkot juga tak ingin mematikan kreativitas atau keunggulan SMP tertentu, makanya pemkot tak tinggal diam menyikapi sekolah tanpa iuran bulanan,” jelasnya.
Sebenarnya, kata dia, sumbangan dari orangtua yang mampu dan peduli kepada sekolah tidak masalah. Begitu juga perusahaan yang memberi bantuan melalui corporate social responsibility (CSR). Namun, tegas Nyusyirwan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu harus jelas.
Baca Juga:
Menurutnya, bagi sekolah yang mengeluhkan Permen, karena tak bisa menarik iuran bulanan, sementara bosda dan bosnas tak mencukupi biaya operasional sekolah, akan ada pembinaan khusus dari Disdik. “Tapi, SMP ini perlu dilihat sejauh mana keperluan anggaran, kalau memang sekolah itu memiliki program unggulan, tak ada masalah mendapatkan perhatian,” katanya.
Baca Juga:
WAKIL Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan, keluarnya Peraturan Mendikbud tentang larangan pengutan bagi SD dan SMP, merupakan regulasi
BERITA TERKAIT
- 150 Satuan Pendidikan Vokasi Ikut Business Matching, 29 Perusahaan Buka Peluang
- Lewat Seminar Motivasi, Astra Meluncurkan Program Pembinaan di Lebak
- Biaya Kuliah Mahal, Status PTNBH Mulai Dipertanyakan
- Wakil Ketua MPR Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Konsisten Dilakukan
- Pertamina Goes to Campus 2024 Resmi Dibuka, ITB Dipilih sebagai Lokasi Pertama
- 200 Praja IPDN Masuk Latsitardanus XLIV, Rektor Hadi: Ikhlas & Tanggung Jawab