Rabu, 17 September 2014 | 00:31:17
Home / Politik / Pilpres / Penganut Oligarki tak Layak Dicapreskan

Senin, 30 April 2012 , 20:40:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Syamsudin Haris menyatakan bahwa para pimpinan partai politik yang berperilaku oligarkis tidak layak diusung sebagai calon presiden (Capres) 2014 mendatang. Jika elit partai politik berperilaku oligarki tersebut lolos dalam proses pencapresan, maka bisa-bisa membahayakan kepentingan bangsa dan demokrasi Indonesia ke depan.

"Elit parpol yang oligarki jangan sampai lolos dari proses pencalonan presiden. Kalau mereka itu sempat lolos, ini akan membahayakan proses pengkaderan pemimpin nasional dan demokrasi Indonesia," kata Syamsudin Haris dalam diskusi "Konstitusi dan Proses Pencalonan Presiden Jelang Pilpres 2014," di ruang Presentasi Perpustakaan MPR, Nusantara IV, Senayan Jakarta, Senin (30/4).

Dijelaskan Syamsudin, oligarki yang kini berjangkit di hampir seluruh elit partai politik baik di pusat maupun di daerah-daerah juga secara signifikan telah jadi penghalang bagi proses lahirnya pemimpin bangsa yang tidak bergabung dengan parpol.

"Akibatnya, capres selalu berasal dari orang-orang yang dalam pemilu sebelumnya gagal ditambah dengan ketua umum partai politik karena elit partai merasa pihaknya yang merasa pantas untuk diusung sementara orang di luar partai tidak berkompeten," tegas Syamsudin Haris.

Sikap mengambil-alih amanat konstitusi yang menyatakan bahwa capres dan cawapres diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang oleh ketua umum partai dipahami sebagai haknya untuk diusung menjadi capres ini sangat tidak masuk akal karena menjadikan partai politik sebagai satu-satunya sumber pimpinan nasional.

Menurut Syamsudin, sumber-sumber pemimpin nasional tidak hanya partai politik. Perguruan tinggi dan lembaga-lembaga negara lainnya juga sumber dari lahirnya pemimpinan nasional.

Terakhir ditegaskannya, keharusan ketua umum partai politik untuk jadi capres itu tidak dikenal di negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat. "Tidak ada dalam sejarah Amerika Serikat seorang calon presiden berasal dari Ketua Umum Partai Demokrat atau Republik. Semua berasal dari senator, kongres dan gubernur negara bagian. Bahkan nama Ketua Umum Partai Demokrat dan Republik tidak sepopuler nama ketua-ketua umum parpol di Indonesia," kata Syamsudin Haris. (fas/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar