Sabtu, 30 Agustus 2014 | 01:22:04
Home / Nasional / Humaniora / Menteri Sanggah Pemondokan Haji Diperjauh

Jumat, 01 Juni 2012 , 10:25:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Sempat tersiar kabar jika perburuan Kementerian Agama (Kemenag) mencari pemondokan di radius 2,5 km dari Masjidil Haram tidak tuntas. Disaat perburuan masih diangka 70 persen, mereka sudah kehabisan pemondokan. Namun Menag Suryadharma Ali (SDA) membantah kabar ini.
 
Bantahan dari petinggi PPP itu sementara bisa menenangkan ratusan ribu calon jamaah haji. Betapa tidak, jika kabar itu benar maka 30 persen jamaah haji nantinya akan menempati pemondokan yang cukup jauh. Yaitu di rentang 3 km sampai 3,5 km.
 
"Tidak benar jika kita sudah kehabisan stok persewaan pemondokan," ujar SDA usai menggelar rakor persiapan Musabaqoh Tilawatir Quran (MTQ) di kantornya, Kamis (31/5). SDA mengatakan, saat ini perkembangan perburuan pemondokan sudah meningkat sekitar 80 persen. Dia masih yakin jika panitia bisa mencari pemondokan di radius kurang dari 2,5 km dari Masjidil Haram.
 
Mantan menteri Koperasi dan UKM itu mengatakan, memang benar jika saat ini banyak pemugaran pemondokan-pemondokan di sekitar Masjidil Haram. Tetapi, masih banyak lagi pemondokan langganan pemerintah Indonesia yang tidak dipugar.
 
Perkembangan lainnya adalah, pemerintah Indonesia mendapati jika harga sewa pemondokan sudah meningkat. Saat ini, Kemenag biaya sewa pemondokan sekitar SAR 4.500 per jamaah. Setelah dipotong subsidi, biaya pemondokan yang ditanggung jamaah sekitar SAR 3.500.
 
Dengan pagu sewa pemondokan seperti itu, gerakan perburuan pemondokan Indonesia kalah lincah ketimbang negeri tetangga Malaysia. Sebab, di Malaysia ternyata pemerintah mematok pagu persewaan pemondokan sebesar SAR 6.000 per jamaah. Dengan harga yang lumayan lebih tinggi, negeri jiran ini agak leluasa memilih pemondokan yang diinginkan.
 
SDA berharap, CJH saat ini tidak terpengaruh dengan kabar-kabar miring terkait pemondokan. Bagi CJH yang belum menuntaskan proses pembuatan paspor, dia meminta segera diselesaikan. Sebab, bulan depan pemerintah Arab Saudi diperkirakan sudah membuat pendaftaran pembuatan paspor haji.
 
Terkait urusan kelanjutan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2012, SDA mengatakan masyarkat bersabar. Sebab, sampai saat ini pembahasan BPIH antara pemerintah dengan DPR masih alot. DPR masih belum satu suara terhadap biaya yang diusulkan pemerintah. "Tunggu saja. Nanti ada kejutan dalam penetapan BPIH," ucap SDA lantas masuk ruang kerjanya.
 
"Kami tetap berusaha menekan supaya BPIH tahun ini tidak naik," ujar anggota Komisi VIII DPR Choirun Nisa. Terkait potensi radius pemondokan yang bisa diperluar, Nisa berharap pemerintah menyiapkan langkah antisipasi. Misalnya menyediakan moda transportasi bagi jamaah yang mendiami pemondokan di radius 2,5 km sampai 3,5 km. Alternaitf lainnya, pemerintah memberikan uang transportasi bagi mereka. (wan)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar