Kepala Daerah Dinilai Ganjal Reformasi Birokrasi
Kamis, 30 Agustus 2012 – 17:52 WIB
JAKARTA--Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah terancam gagal. Pasalnya, komitmen politik kepala daerah masih rendah.
"Reformasi birokrasi harus didukung political commitment, kejelasan agenda reformasi birokrasi, dan mesin reformasi secara nasional maupun di masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN&RB) Eko Prasojo dalam keterangan poersnya, Kamis (30/8).
Baca Juga:
Dari ketiga hal itu, lanjutnya, komitmen politik dan sumber daya manusia sebagai mesin penggerak reformasi birokrasi masih mengkhawatirkan. Terutama pada level kementerian dan pemda.
"Dari pengalaman yang ada, reformasi birokrasi di daerah sangat ditentukan oleh komitmen dari kepala daerah. Jadi kalau kadanya tidak reformis sudah pasti reformasi birokrasinya mandek," ucapnya.
JAKARTA--Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah terancam gagal. Pasalnya, komitmen politik kepala daerah masih rendah. "Reformasi birokrasi
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Honorer Mendesak, SK PPPK Setara PNS, Sama-Sama Harus Loyal dan Berintegritas
- Ketua MPR Tegaskan Bangsa Indonesia Terus Mendukung Kemerdekaan Palestina
- Pj Gubermur Sumsel Bentuk Tim Pencari Peninggalan Sejarah
- Pj Gubernur Sumsel Beri Edukasi Tentang Stunting kepada Masyarakat
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon