Disparitas Kualitas Kesehatan Tinggi

JAKARTA - Kesenjangan atau disparitas kualitas kesehatan antardaerah masih sangat tinggi. Salah satu indikatornya adalah perbedaan yang sangat mencolok terkait Angka Harapan Hidup (AHH). Untuk itu, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan memprioritaskan penempatan tenaga kesehatan di 158 daerah tertinggal.

’’Tenaga kesehatan, khususnya bidan desa, akan kami tempatkan pada 24 pulau terluar berpenghuni. Tenaga tersebut akan diambil dari tujuh universitas yang bekerja sama dengan kami,’’ kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini di Jakarta, Senin, (11/3).

Pria asli Cirebon, Jawa Barat tersebut menjelaskan, kesenjangan yang sangat tinggi tentang kualitas kesehatan antardaerah  membutuhkan perhatian yang sangat khusus. Berdasarkan data Susenas 2010 dapat dilihat kualitas kesehatan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),  Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Banten yang diwakili dengan AHH berturut-turut di antaranya 62,11; 63,8; dan 64,9. Tertinggal jauh dibandingkan dengan AHH Jogjakarta sebesar 73,22 merupakan provinsi tertinggi AHH secara nasional. 

Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu sebanyak 37 tahun untuk NTB,  29 tahun untuk  Kalsel,  26 tahun untuk Banten dalam mengejar AHH Jogjakarta dengan mempertimbangkan pertumbuhan AHH selama 10 tahun sejak 2000 – 2010. Kebijakan nasional pembangunan daerah tertinggal dalam kerangka pencapaian misi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi lokal, dengan sasaran IPM 72,2; Pertumbuhan Ekonomi 7,1; dan Kemiskinan 14,2 persen pada 2014. Situasi kesenjangan antara kondisi aktual saat ini dan target yang harus dicapai, membutuhkan kebijakan yang bersifat afirmatif dan inovatif.