Sabtu, 01 November 2014 | 18:44:44
Home / Internasional / Asia / Sanksi Bukan Solusi Bagi Krisis Demokrasi

Selasa, 30 April 2013 , 18:51:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Marty Natalegawa menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus ikut terlibat dalam proses demokratisasi. Menurutnya, demokrasi tidak bisa dibangun dengan instan melalui jalan pintas.

Hal ini disampaikan Menlu Marty saat berbicara dalam Konferensi Tingkat Menteri Komunitas Demokrasi ke-7  (VII Community of Democracies) di Ulaanbataar, Mongolia, Senin (29/4). "Tidak ada jalan pintas menuju demokrasi. Demokrasi harus dipupuk dan perlu dibangun rasa memiliki dari semua pemangku kepentingan nasional terhadap proses demokratisasi tersebut," kata Marty seperti dikutip dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (30/4).

Marty menegaskan, negara-negara yang menghadapi tantangan di bidang demokrasi jangan sampai diisolasi atau dijatuhi sanksi. Sebaliknya, negara-negara itu justru harus dirangkul dengan pendekatan inklusif.

Menurut Marty, pendekatan inklusif terbukti mengubah secara nyata dinamika di kawasan Asia Pasifik untuk menciptakan transformasi politik menuju demokrasi. Ia optimis cara yang sama juga bisa diterapkan dalam proses demokratisasi di Myanmar.

"Kawasan Asia Pasifik menawarkan sejumlah pelajaran dan pengalaman yang dapat bermanfaat dari berbagai pengalaman reformasi atau transformasi politik menuju demokrasi yang relatif damai seperti di Filipina, Korea Selatan, Mongolia, Indonesia. Dan peluang yang sama dapat terjadi di Myanmar," papar Marty.

Ditambahkannya pula, Forum Komunitas Demokrasi perlu menangani demokrasi pada tingkat global. Ia justru mengkrtisi hak istimewa yang dimiliki sedikit negara yang duduk di Dewan Keamanan PBB yang menjadi penentu penanganan masalah perdamaian dan keamanan global.

Konferensi Tingkat Menteri Komunitas Demokrasi ke-7 di Mongolia digelar pada 27-28 April 2013. Konferensi ini melibatkan kelompok pemuda, perempuan, kelompok masyarakat madani, anggota parlemen, dan kelompok dunia usaha yang diikuti pula oleh wakil dari Indonesia.

Selama berada di Mongolia, Menlu Marty juga mengadakan pertemuan bilateral dengan mitra kerja dari berbagai negara peserta. Antara lain dengan Menlu Mongolia, Menlu Swedia, Menlu Lithuania, Menlu Serbia, dan Wakil Menlu Amerika Serikat. (dil/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 01.05.2013,
        07:18
        nasib
        data honorer kemenkeu th 2005 yg sudah masuk BKN dihilangkan begitu saja pak????