Sanksi Bukan Solusi Bagi Krisis Demokrasi

RI Terus Dorong Demokratisasi dengan Pendekatan Inklusi

Sanksi Bukan Solusi Bagi Krisis Demokrasi
Sanksi Bukan Solusi Bagi Krisis Demokrasi
"Kawasan Asia Pasifik menawarkan sejumlah pelajaran dan pengalaman yang dapat bermanfaat dari berbagai pengalaman reformasi atau transformasi politik menuju demokrasi yang relatif damai seperti di Filipina, Korea Selatan, Mongolia, Indonesia. Dan peluang yang sama dapat terjadi di Myanmar," papar Marty.

Ditambahkannya pula, Forum Komunitas Demokrasi perlu menangani demokrasi pada tingkat global. Ia justru mengkrtisi hak istimewa yang dimiliki sedikit negara yang duduk di Dewan Keamanan PBB yang menjadi penentu penanganan masalah perdamaian dan keamanan global.

Konferensi Tingkat Menteri Komunitas Demokrasi ke-7 di Mongolia digelar pada 27-28 April 2013. Konferensi ini melibatkan kelompok pemuda, perempuan, kelompok masyarakat madani, anggota parlemen, dan kelompok dunia usaha yang diikuti pula oleh wakil dari Indonesia.

Selama berada di Mongolia, Menlu Marty juga mengadakan pertemuan bilateral dengan mitra kerja dari berbagai negara peserta. Antara lain dengan Menlu Mongolia, Menlu Swedia, Menlu Lithuania, Menlu Serbia, dan Wakil Menlu Amerika Serikat. (dil/jpnn)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Marty Natalegawa menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus ikut terlibat dalam proses demokratisasi.


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News