Sanksi Bukan Solusi Bagi Krisis Demokrasi
RI Terus Dorong Demokratisasi dengan Pendekatan Inklusi
Selasa, 30 April 2013 – 18:51 WIB
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Marty Natalegawa menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus ikut terlibat dalam proses demokratisasi. Menurutnya, demokrasi tidak bisa dibangun dengan instan melalui jalan pintas.
Hal ini disampaikan Menlu Marty saat berbicara dalam Konferensi Tingkat Menteri Komunitas Demokrasi ke-7 (VII Community of Democracies) di Ulaanbataar, Mongolia, Senin (29/4). "Tidak ada jalan pintas menuju demokrasi. Demokrasi harus dipupuk dan perlu dibangun rasa memiliki dari semua pemangku kepentingan nasional terhadap proses demokratisasi tersebut," kata Marty seperti dikutip dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (30/4).
Baca Juga:
Marty menegaskan, negara-negara yang menghadapi tantangan di bidang demokrasi jangan sampai diisolasi atau dijatuhi sanksi. Sebaliknya, negara-negara itu justru harus dirangkul dengan pendekatan inklusif.
Menurut Marty, pendekatan inklusif terbukti mengubah secara nyata dinamika di kawasan Asia Pasifik untuk menciptakan transformasi politik menuju demokrasi. Ia optimis cara yang sama juga bisa diterapkan dalam proses demokratisasi di Myanmar.
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Marty Natalegawa menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus ikut terlibat dalam proses demokratisasi.
BERITA TERKAIT
- DPR Dorong Pemerintah Perkuat Diplomasi untuk Perdamaian di Timteng
- Militer Israel Klaim Bunuh Pentolan Jamaah Islamiyah Lebanon
- 1.119 WNI Berhasil Direpatriasi dari Kawasan Berbahaya Sepanjang 2023
- Xi Jinping Ingin China Jadi Mitra Amerika, Bukan Pesaing
- Guru Besar UI Khawatirkan Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Indonesia
- Indonesia Jalin Program Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa