Mendagri Tak Mau Turuti Pemekaran Gara-gara Rusuh

JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, pemerintah tidak lantas memproses aspirasi pemekaran daerah gara-gara ada kerusuhan. Dikatakan, rusuh atau tidak rusuh, usulan pembentukan daerah otonom baru harus memenuhi persyaratan seperti yang diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007.

"Pemaksaan-pemaksaan itu tidak boleh. Ada kurang lebih 200 usulan pemekaran. Apa kita akan menuruti kerusuhan, lalu kita sahkan. Kan tidak boleh seperti itu," ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Rabu (1/5).

Pernyataan ini menanggapi kerusuhan yang berakibat empat warga tewas, yang dipicu persoalan aspirasi pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang ingin pisah dari kabupaten induk, Musi Rawas.

RUU pembentukan Muratara sudah masuk daftar 19 RUU yang sudah dibahas di DPR bersama pemerintah. Hanya saja, karena belum memenuhi persyaratan, yakni soal batas, RUU Muratara termasuk satu dari 5 RUU yang belum disahkan. Sedang 14 RUU pemekaran yang lain sudah disahkan.