Minggu, 23 November 2014 | 20:19:20
Home / Berita Daerah / Sultra / Kekayaan Membengkak, Bupati Konut Didemo Warga

Senin, 20 Mei 2013 , 15:26:00

Massa yang mengatasnamakan diri Konsorsium Rakyat Konawe Utara Bersatu
(KRKB) melakukan unjuk rasa menuntut agar BPK Perwakilan Sultra dan
Kejati Sultra menyelidiki terjadinya kenaikan harta yang tidak wajar
yang dimiliki Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman P. FOTO: Getty Images
Massa yang mengatasnamakan diri Konsorsium Rakyat Konawe Utara Bersatu (KRKB) melakukan unjuk rasa menuntut agar BPK Perwakilan Sultra dan Kejati Sultra menyelidiki terjadinya kenaikan harta yang tidak wajar yang dimiliki Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman P. FOTO: Getty Images
BERITA TERKAIT

KENDARI - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Konsorsium Rakyat Konawe Utara Bersatu (KRKB) melakukan unjuk rasa. Mereka memersoalkan harta kekayaan Bupati Konawe Utara (Konut) Aswad Sulaiman P yang diduga membengkak sejak menjabat sebagai pelaksana hingga menjadi bupati defenitif.

"Dia melaporkan kekayaannya hanya Rp 800 juta. Padahal sebenarnya mencapai triliunan," kata Koordinator Aksi, Yen Ayas Laturumo di sela-sela demonstrasi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (20/5).

Aksi KRKB tidak hanya dilakukan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra tapi juga di beberapa kantor untuk menyampaikan tuntutannya. Seperti Kejaksaan Tinggi Sultra, DPRD Sultra, Kantor Gubernur Sultra, Polda, Kadis Kehutanan Sultra dan sempat melakukan orasi di Korem VI/Haluoleo.

Di BPK, Yen Ayas diterima oleh  Sub bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, Muh Lukman. Ia menyerahkan aspirasinya yang termaktub dalam surat pernyataan.

Di hadapan perwakilan KRKB, Lukman berjanji akan meneruskan tuntutan itu ke pimpinan BPK Perwakilan Sultra. "Akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," katanya.

Yen Ayas mengatakan dugaan melonjaknya harta Aswad Sulaiman yang dinilai tidak wajar sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam dokumen yang ditembuskan ke presiden dan DPR, KRKB membeberkan hasil investigasinya.

KRKB menemukan Aswad memiliki rumah mewah, tiga ruko dan 70 hektar lahan yang disiapkan untuk kebun kelapa sawit dan SPBU di Kota Kendari dan Konut. Sementara harga tak bergerak masing-masing, mobil Hummer harga Rp 7 Milliar berwarna merah maron yang dibeli sebulan setelah dilantik menjadi bupati Konut, mobil KIA warna hitam pelat DT 1 UY dan mobil KIA Sportage II warna abu abu coklat (pelat DT 11 BU).

Yen Ayas menjelaskan harta yang dimiliki Aswad ini diduga dari gratifikasi atas penerbitan Kuasa Pertambangan (KP). Kata dia, untuk penerbitan KP maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) ekplorasi dan eksploitasi dihargai minimal Rp 2 miliar yang luasannya 100 hektar.

Sementara itu, Aswad Sulaiman yang coba dikonfirmasi terkait dengan tuntutan KRKB belum bisa dimintai keterangan. Telepon selulernya yang coba dihubungi tidak diangkat. Termasuk pesan pendek yang dikirim tidak dibalas. Setelah dikirimi short message service (SMS), nomor yang sama coba dihubungi sudah tidak aktif lagi. (jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 25.06.2014,
        05:18
        good backlinks
        R7lZeu A round of applause for your article.Really looking forward to read more. Really Cool. From mobile
      2. 16.05.2014,
        10:47
        nice seo guys
        7CQNqU Hey, thanks for the blog article. Really Cool. From mobile
      3. 24.04.2014,
        23:46
        seo for cheap
        2cA5yb Very good post. Really Great. From mobile
      4. 26.03.2014,
        07:10
        best prices
        R2xW8V I really enjoy the article post.Much thanks again. Keep writing. From mobile
      5. 21.05.2013,
        05:41
        Mata Oleo
        KPK priksa lap PPATK transfrt 180 M k rek anak
      6. 20.05.2013,
        21:29
        Mata Oleo
        bukan cuma itu, info yg pernah sy trima bhw skitar thn 2009
      7. 20.05.2013,
        15:54
        Chivas
        Wajar klo hampir semua pemimpin pemerinthan korupsi, dia kan mau balikin modal pada saat kampanye. bentuk petrus lagi, ada yg korupsi tembak mati