Jumat, 18 April 2014 | 18:48:51
Home / Nasional / Humaniora / 423.652 Honorer K2 Terancam PHK

Sabtu, 01 Februari 2014 , 00:31:00

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmadja. Foto: dok.JPNN
Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmadja. Foto: dok.JPNN

JAKARTA - Empat hari lagi, tepatnya Rabu (5/2), kelulusan tes CPNS dari honorer kategori dua (K2) akan diumumkan melalui situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) dan media partner seperti JPNN.com.

Dari jumlah peserta tes CPNS honorer K2 sebanyak 605.179, yang akan lulus menjadi CPNS sebanyak 30 persennya, atau sekitar 181.537 orang. Dengan demikian, sisanya sebanyak 423.652 honorer K2, dipastikan gagal menjadi CPNS.

Nasib sebanyak 423.652 honorer K2 itu bakal tidak jelas, menyusul ketentuan di Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang melarang instansi mempekerjakan tenaga honorer.

UU ASN hanya mengenal istilah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dan bagi honorer, tidak bisa serta merta langsung dijadikan PPPK.

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmadja pernah mengatakan, masalah honorer K2 yang nantinya gagal itu merupakan persoalan serius. Namun, hingga kini, belum ada kebijakan dari pusat bagaimana seluruh instansi memperlakukan mereka.

Yang sering disampaikan petinggi di Jakarta, mereka menyalahkan intansi, terutama instansi pemda, yang masih banyak memiliki tenaga honorer. Pasalnya, sejak 2005 sebenarnya sudah ada larangan pengangkatan tenaga honorer.

Setiawan mengajak pemda untuk bersama-sama mencari solusi masalah ini. "Salah satu PR yang harus dipikirkan bersama, khususnya antara pemda dan pemerintah pusat adalah penyelesaian tenaga honorer K-2 yang tidak lulus seleksi CPNS," kata Setiawan.

"Mereka tidak serta merta bisa diakomodir menjadi PPPK seperti diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara," imbuhnya lagi.

Alasannya, PPPK merupakan pegawai yang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi, melalui pengusulan, dan seleksinya seperti dalam rekrutmen CPNS. “Jadi harus melalui analisis jabatan, analisis beban kerja. Jadi keduanya merupakan hal yang berbeda,” ujar Setiawan. (sam/jpnn)

 

* Klik disini untuk melihat pengumuman CPNS

Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 06.04.2014,
        17:02
        stunning service
        qRDJg0 Say, you got a nice post.Really looking forward to read more. Really Cool. From mobile
      2. 16.02.2014,
        07:04
        mangga gadung
        Mangga itu,bisa asam juga bisa manis.Bila manis enak rasanya.Bila asam nggak enak baunya.Bila pejabat ber buat manis,maka surgalah jaminannya
      3. 15.02.2014,
        09:03
        honorer k2
        pemerintah yang tidak pro rakyat.
        ANGKAT DAN LULUSKAN SELURUH TENAGA HONORER, BARU BUKA LOWONGAN BARU UNTUK PNS. JANGAN PROYEK TERUS
      4. 13.02.2014,
        15:46
        RAIN
        saya mengabdi sebagai honorer dari tahun 2001, masa yang baru masuk sudah diangkat padahal kemampuannya jauh dibawah saya sebagai operator SIMDA
      5. 13.02.2014,
        13:56
        ike lestari
        jika boleh usul K2 bisa menggantikan PNS yg kerjanya malas2an.banyak kinerja K2 yg bgus tetapi mreka tdak ada yg memperhatikan.(mengadu kemana)
      6. 13.02.2014,
        13:42
        ike lestari
        semoga pemerintah memberi peluang K2 yg gagal,skian th abdi negara nasib msh belum jelas yaallah....
      7. 06.02.2014,
        18:58
        Sri Hastuti
        Apakah nantinya seleksi PPPK , seleksinya juga seperti seleksi CPNS pak, Mohon pencerahannya.( maksudnya ada test tertulisnya )
      8. 04.02.2014,
        23:13
        cinta
        cek betul data2 honorer yg jd K2. bnyk yg gk valid n nipu. turun ke lapangan n validasi satu persatu. biar adil n transparan. jgn percya gtu ja
      9. 04.02.2014,
        22:55
        ary
        banyak terjadi penipuan data, kami berharap mohon turun ke lapangan guna vasdidasi data yang akurat
      10. 04.02.2014,
        21:49
        nur
        Lebih baik sertifikasi dihapuskan..biar anggarannya untuk gaji K2..krn PNS yg sertifikasi pun tidak ada gunanya...cobalah tanya wali murid, mana yg berkualitas PNS atau Guru Honorer. From mobile