PKS Kritik Depag Soal Haji

JAKARTA- Tidak hanya Fraksi Partai Golkar (FPG) yang kecewa dengan pelayanan haji yang dilaksanakan pemerintah dalam hal ini Departemen Agama (Depag), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) juga gregetan dengan pelayanan yang dianggap sangat buruk itu.

“Pemerintah telah gagal memberi pelayanan yang layak bagi para jemaah haji Indonesia dan mengabaikan hak-hak mereka dalam beribadah di Tanah Suci,” tegas anggota Komisi VIII DPR dari FPKS Umung Anwar Sanusi saat jumpa pers di Press Room DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (17/12). Pernyataan Umung juga dikuatkan rekannya sesama anggota Komisi VIII dari fraksi yang sama DH Al-Yusni.

Menurut Umung, ada dua masalah serius dalam penyelenggaraan haji tahun ini yang menyebabkan para jemaah haji dari Indonesia kehilangan hak-haknya dalam beribadah secara nyaman di Tanah Suci, terutama di Mekkah.

Pertama, terkait kelayakan pondokan para jemaah haji yang sebagian besar di bawah standar. “Menurut pantauan kami di lapangan, banyak kasus yang dikeluhkan jemaah, mulai dari soal air yang tidak mengalir, listrik mati, lift yang macet tiba-tiba hingga soal penuh sesaknya kamar inap para jemaah. Bayangkan, satu kamar kapasitas 6 orang diisi 9 bahkan 11 orang,” sebutnya seraya menambahkan, bahkan ada pondokan yang hanya punya satu kamar mandi (MCK) untuk 36 orang.

Penderitaan itu diperparah lagi dengan jauhnya letak pemondokan dari kompleks Masjidil Haram yakni sekitar 9 hingga 13 km. Jarak yang jauh itu juga tidak diantisipasi dengan sarana transportasi yang memadai. “Banyak yang tidak bisa melaksanakan salat wajib di Masjidil Haram, mereka hanya meramaikan masjid-masjid di sekitar pondokan,” ungkap Umung.

Karena buruknya pelayanan haji yang diberikan pemerintah melalui Depag ini, FPKS secara penuh mendukung pengajuan hak angket yang digagas bersama fraksi lainnya di DPR. “Karena telah terjadi pelanggaran yang serius karena tidak sesuainya kesepakatan yang sudah dicapai antara pemerintah dan DPR dalam implementasi di lapangan,” urai Umung.

Dulu, dalam kesepakatan antara DPR dan pemerintah, ucapnya, lokasi pondokan yang berada di Ring 1 (paling dekat dengan Masjidil Haram) berjumlah 50 persen, dan 50 persen lagi di Ring 2 (lebih jauh). “Tapi kenyataannya di lapangan hanya 17 persen yang di Ring 1, itu pun Ring 1 yang paling pinggir,” katanya.

Hal itu, katanya, juga disebabkan karena tidak transparannya pengelolaan haji di Tanah Suci oleh panitia maupun pihak-pihak yang ditunjuk. “Tidak jelas komponen-komponen ongkos naik haji yang sudah dikeluarkan untuk apa? maupun besar dana yang dikembalikan, dasarnya apa?” gerutunya.