Usai Jokowi, JK Juga Didemo Mahasiswa soal Calon Dirjen Pajak

jpnn.com - JAKARTA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Pajak, Selasa (13/1) menggelar aksi demonstrasi terkait lelang jabatan Dirjen Pajak di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Sebelumnya, aksi senada juga digelar di depan Istana Presiden, yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo. Sama dengan sehari sebelumnya, mahasiswa bersikeras menyuarakan aspirasi di tengah hujan deras. Ketua aksi, Hendri Wilman Gultom mengatakan, meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak membiarkan calon Dirjen Pajak yang terindikasi korupsi atau bermasalah, lolos begitu saja.

"Bapak JK jangan ada like and dislike, tidak boleh membiarkan calon Dirjen Pajak yang terindikasi korupsi dan bermasalah lolos begitu saja menduduki jabatan penting di sektor penerimaan negara tersebut," ujarnya.

Wilman yang juga mahasiswa pasca Sarjana Hukum Trisakti itu menjelaskan, dalam catatannya, Pansel Dirjen Pajak telah membuat kesalahan fatal terkait lelang jabatan ini, pertama ketika ada pembuatan makalah yang dilakukan Pansel, salah satu peserta tidak membuat makalah hanya karena lupa membawa kacamata dan kerap gemetaran saat mengetik menggunakan komputer. Namun Pansel tetap meloloskannya.

Selain itu, salah satu dari calon Dirjen Pajak itu ada yang baru beberapa bulan aktif dari cuti di luar tanggungan negara sehingga tidak memiliki DP3 tahun 2012 dan 2013, namun tetap diloloskan sebagai peserta calon Dirjen Pajak.

Atas dasar itu, kata Wilman pihaknya meminta Tim Penilai Akhir (TPA) segera mengambil langkah tegas terkait dugaan kecurangan pansel itu. "Karena ini sudah menodai moral bangsa. Kami mahasiswa perduli terhadap sumber keuangannya berasal dari sektor perpajakan untuk kepentingan negara, maka pantas jika kami meminta kepada presiden dan wapres supaya berhati hati dalam mengambil keputusan," tandasnya.

Sementara ini, 7 nama calon yang diloloskan diduga terlibat berbagai kasus seperti Kasus Gayus, memiliki aset miliaran rupiah, rekening gendut, pelaksana yang baru masuk cuti, keluarganya memiliki perusahaan konsultan pajak, mendapat fee USD dan memiliki utang 40 miliar.

"Pansel ini membuat kecurangan, seperti digambarkan di atas, mahasiswa merasa miris terhadap ulah pansel, pemerintah melalui TPA harus memberikan sanksi terhadap pansel, dan mengajak semua lapisan masyarakat berpikir jernih terkait kecurangan ini, kami mahasiswa berhak memberikan masukan kepada pemerintah, aksi mahasiswa ini murni karena malu dengan sikap pansel yang melanggar ketentuan yang dibuat sendiri," pangkas Hendri. (adk/jpnn)