Politikus PDIP Tuding Sekjen PBB Recoki Indonesia soal Hukuman Mati

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Mayor Jenderal (purn) TB. Hasanuddin mengingatkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-Moon agar tak ikut campur terhadap rencana eksekusi atas para terpidana mati kasus narkoba di Indonesia. Hasanuddin menyampaikan hal itu untuk menanggapi permintaan Ban Ki-Moon agar Indonesia membatalkan eksekusi mati terhadap para gembong narkoba yang rencananya akan dilakukan Rabu (29/4) besok.

Hasanuddin menilai pernyataan Ban Ki-Moon sebagai bentuk intervensi terhadap hukum di Indonesia dan patut  disesalkan. Sebab, selama ini belum ada sekjen PBB berbicara hukum positif di negara masing-masing. 

"Hukuman mati adalah hukum positif di Indonesia, sehingga sekjen PBB tidak perlu ikut campur, karena ini bukan masalah konflik antar-negara tapi hukum yang berlaku di negara -negara itu," kata Hasanuddin di Jakarta, Selasa (28/4).

Menurutnya, di Malaysia, Afrika, hingga Timur Tengah juga masih ada hukuman mati. Bahkan di Amerika Serikat yang mengakusebagai kampiun HAM dan demokrasi, kata Hasanuddin, masih ada negara bagian yang menerapkan hukuman mati.

Namun, lanjutnya, Ban Ki-Moon tak pernah mencampurinya. Sebab, hal itu memang bukan tugas sekjen PBB untuk mengintervensi hukuman mati sebuah negara, termasuk di Indonesia. 

Karenanya Hasanuddin menduga ada tekanan dari Prancis, Australia dan Brazil terhada Ban Ki-Moon agar mengintervensi Indonesia. Padahal, mengintervensi justru bisa menjadi blunder bagi PBB.

"Sesungguhnya PBB dalam hal ini sekjen PBB diperkirakan mendapat tekanan dari Australia, Perancis, Brazil. Langkah Ban Ki-Moon juga bisa  menurunkan kredibiltas PBB karena sebelumnya tidak pernah mengurus yang lain. Bahkan ini bisa menurunkan kredibilitas Ban Ki moon sendiri," ulas mantan sekretaris militer kepresidenan itu. 

Hasanuddin menambahkan, sikap Ban Ki-Moon itu juga menunjukkan PBB sudah terbiasa mendapat tekanan. Selain itu, PBB di bawah kepemimpinan Ban Ki-Moon juga lemah.