DPR: Pengadaan Helikopter Sudah Simpang Siur, JK Kok Ikut Komentar

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menilai perdebatan mengenai pengadaan helikopter Super Puma sudah simpang-siur dan keluar dari substansi. Sejatinya menurut Mahfudz, pengadaan heli tersebut tertuang dalam rencana strategis (Restra) TNI AU tahun 2015-2019.

“Ketika persoalan ini mengerucut dan dipertanyakan darimana soal sumber pembeliannya? ini jadi simpang siur dan sampai wakil presiden ikut komentar. Terlalu jauh kalau mereka masuk ke wilayah itu," kata Mahfudz Sididiq di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (1/12).

Politikus PKS ini mengatakan TNI AU punya program untuk mengadakan dan menyiapkan satu squadron heli angkut berat. Untuk heli angkut sedang sudah direalisasikan dalam Renstra 2010-2014 dan dibeli dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

“Dan itu jangan dipikir produksi PTDI sendiri, tapi kerja sama dengan Eurocopter," jelas Mahfudz.

Dari skuadron heli angkut berat tersebut, menurut Mahfudz, dua unit heli akan digunakan sebagai pesawat VVIP. TNI AU saat ini punya satu skuadron pesawat VVIP satu unit diantaranya adalah Boeing Business Jet 2 yang kini berstatus sebagai pesawat kepresidenan.

Selain itu, untuk jarak sedang juga disediakan pesawat kepresidenan N-250 dan heli Super Puma VVIP.

“Dua jenis pesawat terakhir tidak identik dengan pesawat kepresidenan bisa presiden bisa wakil presiden, tamu negara dan sifatnya umum,” pungkas Mahfudz Siddiq.(fas/jpnn)