Antara Megawati, Bidan dan Ujung Tombak Negara

jpnn.com - JAKARTA - Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah memprioritaskan profesi bidan. Menurut Presiden ke-5 RI, sekaligus Pelindung Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PB IBI) itu, bidan merupakan ujung tombak tenaga kesehatan di daerah, terutama desa terpencil.

Megawati menekankan peran bidan sangat penting terutama dalam membantu keselamatan bayi dan juga perempuan saat melahirkan. “Bidan ini untuk membantu. Kematian ibu dan bayi bukan saat setelah melahirkan. Jadi, dikatakan dari 100 ribu kelahiran, kira-kira 300 sampai 400-an yang namanya ibu tidak tertolong,” ucap Mega saat menjadi keynote speaker di FGD 'Mencari Solusi Rekruitmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT' di Double Tree by Hilton, Cikini, Jakarta, Senin (2/5).

Megawati menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke daerah Kalimantan. Megawati prihatin lantaran di sana perhatian terhadap bidan masih minim. Padahal sebagai lini terdepan, pelayanan kesehatan mulai dari kesehatan, persalinan dan nifas itu menjadi tugas bidan di desa. Terutama di desa terpencil, peran bidan sangat dibutuhkan masyarakat.
 
“Bagaimana kesehatan anak sejak kandungan, kelahiran dan proses tumbuh kembang anak sampai usia lima tahun. Selain itu juga melayani program KB, gizi, promosi dan preventif kesehatan,” ungkap Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu.
 
Mega mengingatkan, dedikasi bidan di desa yang sudah menjadi pegawai tidak tetap (PTT) harus diupayakan masuk menjadi calon pegawai negeri sipil (PNS). Syarat bagi bidan PTT ikut seleksi CPNS yaitu batasan usia harus di bawah 35 tahun. Sementara itu, di atas 35 tahun di arahkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

"Dedikasi para bidan yang sudah mengabdi di masyarakat mesti jadi prioritas perhatian. Pertimbangkan masa pengabdian para bidan desa. Bukan hanya pertimbangan bagi para badannya. Tapi faktor psikologis. Hubungan emosional dan kedekatan dengan masyarakat yang dibangun bertahun-tahun di desa,” tuturnya.
 
Mega tak terima bila masalah anggaran APBN disebut menjadi alasan, baginya hal itu kurang relevan. Selama ini, gaji bagi bidan PTT Pusat sudah dialokasikan dari APBN, dan di APBN 2016 memperlihatkan postur anggaran skema gaji yang sudah tepat.
 
“Jika menjadi PNS daerah, anggaran sebenarnya tetap dari APBN dengan mekanisme transfer daerah untuk belanja pegawai, Dana Alokasi Umum (DAU),” ujarnya.
 
Apalagi, kata dia, kebijakan moratorium yang perekrutan PNS yang diterapkan dikecualikan untuk tenaga kesehatan serta tenaga pendidik. Hal ini diingatkan menjadi prioritas pemerintah. 

“Bidan adalah aparat negara yang jadi ujung tombak tenaga kesehatan, khususnya para bidan desa. Menurut saya jumlah bidan desa harus ditambah sesuai luas wilayah dan jumlah penduduk,” pungkas Mega. (adk/jpnn)