PKS: Aturan Wajib Jilbab Perwujudan HAM

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi PKS DPRD DKI mendukung aturan wajib jilbab bagi siswi sekolah-sekolah di ibu kota. Pasalnya, kebijakan tersebut mendukung pelaksanaan ajaran agama Islam.

”Ini juga sebagai perwujudan hak asasi manusia," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, Kamis (9/6). 

Menurutnya, aturan berjilbab dalam agama Islam bukan sekedar mode, tetapi merupakan perintah untuk menutupi aurat wanita. Bahkan dalam kerangka pendidikan, anak-anak yang masih TK, SD dan yang belum baligh pun seharusnya sudah dibiasakan untuk memakai jilbab. Dengan begitu, ketika dewasa mengenakan jilbab sudah menjadi kebiasaan.

Lebih lanjut, Suhaimi mengakui, memang tidak ada aturan sekolah negeri memaksakan siswinya berjilbab. Namun, kalau ada sekolah negeri maupun swasta yang mewajibkan siswinya yang muslimah untuk memakai jilbab, maka sudah sewajarnya didukung.

”Di tengah maraknya kejahatan seksual, budaya free sex, pembiasaan menutup aurat itu penting, untuk mendukung pelaksanaan kewajiban agama ketika dia sudah dewasa,” tegas pria yang juga menjabat ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta ini.

Dia memaparkan, dalam Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945 mengatakan, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi, katanya lagi, sekolah yang mendorong siswi muslimah untuk memakai jilbab itu sudah benar. 

”Karena para kepala sekolah itu mengerti undang-undang, memahami aspirasi masyarakat dan memahami bagaimana cara mendidik. Semestinya pemimpinnya harus mendukung, bukan malah phobia dengan kondisi seperti ini,” tandasnya. (wok/dil/jpnn)