Pemkot Bekasi Minta Pusat Tunda Proyek Becakayu

jpnn.com - BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meminta pemerintah pusat untuk menghentikan sementara proyek pembangunan Jalan Tol Bekasi Cawang, Kampung Melayu (Becakayu) yang terletak di Jalan KH Noer Ali, Kota Bekasi. Penghentian diharapkan dapat dilakukan dari H-10 sampai H+7 untuk mengindari kemacetan lalu lintas saat arus mudik lebaran nanti. 

”Kami minta kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara proyek Becakayu tersebut 10 hari atau H-10 sebelum lebaran dan H+7. Hal ini mengingat jalur yang berada di tengah pembangunan sekarang merupakan akses mudik lebaran nanti,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat dihubungi INDOPOS, Senin (20/6) kemarin.

Seperti diketahui, pembangunan ruas jalan bebas hambatan itu terbagi menjadi dua sesi atau tahapan. Sesi pertama dimulai dari D.I. Panjaitan, Casablanca, Jakarta Timur, sampai Jakasampurna, Bekasi Barat, sepanjang 11,8 kilometer. Sedangkan sesi kedua dari Jakasampurna, Bekasi Barat, sampai Jalan Raya Ganda Agung, Bekasi Timur, sejauh 9,2 kilometer.

Rahmat mengatakan, akses jalan tersebut kini selalu mengundang antrian kendaraan khususnya yang melintas disepanjang Kalimalang alias Jalan KH Noer Ali. Makanya, agar tidak menjadi beban besar saat arus mudik nanti, maka pembangunan itu harus dihentikan sementara. ”Jalur Kalimalang adalah jalur mudik yang didominasi pengendara roda dua,” imbuhnya.

Sejauh ini, pembangunan jalan di KH Noer Ali menjadi tanggung Pemprov Jawa Barat. Namun, kata Rahmat, soal kerusakan yang terjadi di jalan tersebut sudah tertangani dengan baik, sebelum arus mudik berlangsung tahun ini. ”Kalau ada yang bolong, kami akan perbaiki, ” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan Rahmat, pihaknya juga sudah memberikan instruksi kepada sejumlah dinas untuk menyelesaikan jalan dan lampu penerangannya agar selesai dilaksanakan pada H-10 sebelum lebaran. ”Dinas Bina Marga dan dinas Penerangan Lampu Penerangan Jalan Umum, sudah kami minta agar seluruh jalur mudik bisa dipakai dengan nyaman, dan lampunya juga harus nyala,” jelasnya.

Bahkan, untuk memastikan pada H-10 lebaran pihaknya telah menyiapkan tim sisir pengecekan jalur mudik. Sehingga, pada H-7 jalur tersebut harus siap digunakan pagi pemudik. Bahkan, kata Rahmat, peningkatan kualitas jalur mudik menggunakan anggaran dari pemeliharaan jalan. "Jalan negara dan Jalan Provinsi, tentunya tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah provinsi," jelasnya. (dny/dil/jpnn)