Maruarar Optimistis Tax Amnesty Makin Mendongkrak Kinerja Jokowi

Maruarar Optimistis Tax Amnesty Makin Mendongkrak Kinerja Jokowi
Anggota Komisi XI DPR dari PDIP Maruarar Sirait usai menghadiri paparan hasil survei Saiful Mujani Reasearh and Consulting di Jakarta, Minggu (24/7). Foto: RMO/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait menyatakan, kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin pantas mendapat apresiasi. Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, hasil survei  Saiful Mujani Reasearh and Consulting (SMRC) tentang kinerja Joko Widodo menunjukkan pemerintahan saat ini sudah memuaskan mayoritas rakyat.

“Hasil survei SMRC itu menunjukkan sistem meritokrasi sudah berjalan. Dan kini rakyat mulai menilai dari sisi kinerja,” kata Maruarar saat hadir pada pemaparan hasil survei SMRC terkini tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di Jakarta, Minggu (24/7).

Berdasarkan survei SMRC diketahui bahwa 67 persen responden menyatakan puas atas kinerja Jokowi. Selain itu, 76,5 persen responden menyatakan Indonesia bergerak ke arah yang  benar di bawah kepemimpinan Jokowi.

Kondisi itu berbeda ketika SMRC melakukan survei serupa setahun lalu. Pada Juli 2015, survei SMRC menunjukkan hanya 41 persen responden yang puas atas kinerja Jokowi.

Lebih lanjut Maruarar mengatakan, kinerja pemerintahan Jokowi memang semakin menunjukkan kinerja positif. Politikus muda yang lebih beken disapa dengan panggilan Ara itu lantas mencontohkan kebijakan Jokowi tentang pengampunan pajak atau tax amnesty.

Ara mengatakan, tax amnesty memang menimbulkan pro dan kontra. Namun, katanya, sisi positif yang sudah terlihat adalah menguatnya nilai tukar rupiah dan terkereknya indeks harga saham gabungan.

“Kebijakan ini hanya mungkin dilakukan pemerintahan yang memiliki kepercayaan tinggi. Tapi terbukti dampak positifnya langsung ada dengan nilai tukar rupiah dan bursa yang juga menguat,” ulasnya.

Selain itu Ara juga mengatakan, kebijakan tax amnesty ternyata membuat negara lain berhitung. Sepanjang pengalaman Ara selama 12 tahun menjadi anggota DPR, baru kali ini ada kebijakan pemerintah yang mengakibatkan negara-negara tetangga merasa perlu bersikap.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News