JPNN.com 
100 Kepala Sekolah Diperiksa Kejari Kabupaten Tangerang, Kasus Apa?
“Keterangan dari kepala sekolah yang diperiksa ini secara keseluruhan hasilnya sama. Mereka mengaku kalau pembelian itu dari Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah). Semua sama bilangnya beli,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya masih mendalami apakah harga pembelian tersebut kemahalan atau tidak. “Karena, kan, ada ketentuan harga eceran tertinggi,” ungkap Deny.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana Bosda yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2021 Kabupaten Tangerang diduga adanya permasalahan. Yang mana dana bantuan sekolah SD dan SMP itu belum diaudit internal inspektorat setempat.
Penganggaran dana Bosda SD di APBD perubahan 2021 sebesar Rp 6 miliar dari anggaran murni Rp 231 miliar.
Untuk dana Bosda SMP di APDB murni 2021 dianggarkan Rp 73 miliar, ditambah Rp 4 miliar di anggaran perubahan. (antara/jpnn)
100 kepala sekolah diperiksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Banten. Kasus apa?
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- Pengamat Sebut Kepuasan Publik kepada Jokowi Ditopang Kejagung
- Meroket, Kepercayaan Publik pada Kejaksaan jadi 74 Persen
- Kejaksaan Lembaga Hukum Paling Dipercaya Publik
- Kasus Penyalahgunaan Merek Mitochiba Dilimpahkan ke Kejaksaan
- Gandeng Kejaksaan dan Imigrasi, Bea Cukai Siap Optimalkan Pengawasan
- Korupsi Timah Terbongkar, MAKI Desak Kejagung Segera Tangkap RBS
