2 Kali Pilpres Menyisakan Residu Politik, 'Membelah' Masyarakat

“Literasi yang rendah dan daya kritis yang tumpul di tingkat akar rumputnya dapat disulut menjadi kayu bakar konflik, dengan api yang bernama populisme. Dalam situasi semacam itu, isu politik identitas dapat dimainkan untuk kepentingan kekuasaan, tanpa memperhitungkan dampaknya bagi bangunan kebangsaan kita,” lanjut dosen Universitas Janabadra Yogyakarta itu.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya yang hadir menyambut positif inisiatif Forum 2045.
Menurutnya, tema rekonsiliasi dan reintegrasi harus disuarakan terus menerus menjelang pesta demokrasi 2024 nanti.
“Saya kira kita semua telah alpa usai Pilpres 2019 kemarin. Rekonsiliasi pascapilpres lalu hanya dibangun di level elit dan di level bawahnya terabaikan. Inilah yang menyebabkan potensi polarisasi masih kuat. Apalagi, sepertinya ada yang terus mengorkestrasi sentimen politik identitas, terutama di medsos,” jelas Willy.
Willy menilai dibutuhkan upaya serta itikad yang kuat dari para pelaku politik untuk mencegah berlanjutnya keterbelahan seperti di tahun-tahun sebelumnya.
Dia pun menyebutkan saat ini Indonesia perlu negarawan yaitu kalangan yang senantiasa mengorientasikan semangat persatuan saat memegang kendali kekuasaan.
”Beda dengan politisi, negarawan percaya dengan political obligation (kewajiban politik) bahwa saat mereka berkuasa, proyek persatuan nasional dalam bentuk rekonsiliasi harus dipastikan berjalan,” pungkas Willy.(mcr10/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Forum 2045 menyatakan prihatin bahwa pergelaran Pilpres 2014 dan 2019 masih menyisakan residu politik yang membelah masyarakat secara tajam.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
- SP JICT: May Day 2025 Momentum Reformasi Tata Kelola Pelabuhan Nasional
- Dukung Prabowo 2 Periode, Idrus Golkar Usul Pembentukan Koalisi Permanen
- Versi Pengamat, Prabowo Tak Merestui Mutasi Letjen Kunto Arief
- Prabowo Sebut Orang Indonesia Harus Tinggalkan Mental 'Kumaha Engke'
- Prabowo Percaya Hakim Bergaji Besar Tidak Bisa Disogok
- Lewat Aplikasi Ini, Perjalanan Dinas Bisa Lebih Terstruktur dan Transparan