2016, Pilkada Bareng Pemilu DPRD

Kedua, alasan efisiensi waktu dan biaya, karena tidak sering lagi ada pilkada. Ketiga, dari aspek sosial, tidak sering lagi ada gejolak sosial sebagai dampak pilkada bermasalah. Kalau toh ada, bisa diselesaikan dalam waktu bersamaan.

Hadar mengatakan, ide Tim 9 ini sudah disampaikan ke Badan Legislatif (Baleg) DPR. Kalangan wakil rakyat di Senayan itu, kata Hadar, sangat responsif dengan ide ini. Begitu pun, Tim 9 juga sudah diundang DPD mengenai hal ini. "Kalau sudah satu suara, harus cepat. Jika pemerintah mau, maka ide ini mudah diwujudkan karena pemerintah diback up partai koalisi yang ada di DPR," paparnya.

Selain menyampaikan perlunya perubahan regulasi terkait pilkada, Tim 9 juga memberikan masukan kepada pemerintah mengenai revisi paket UU politik. Tim mengingatkan pemerintah agar rancangan UU politik untuk kepentingan pemilu 2014, harus sudah disiapkan sejak sekarang. Ini penting agar jangan sampai terulang lagi, UU pemilu baru beres setahun atau satu setengah tahun sebelum pemilu digelar.

Tim juga mengusulkan agar masa jabatan anggota KPU cukup tiga tahun saja. Mekanisme seleksi anggota KPU juga diusulkan agar bisa dilakukan secara lebih selektif untuk mendapatkan anggota lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel. (sam/JPNN)