25 Persen Bosan dengan Laki-Laki, Anggota Ingin Kandidat Sekjen PBB Perempuan

jpnn.com - NEW YORK - Ban Ki-moon akan lengser dari jabatannya sebagai sekretaris jenderal (Sekjen) PBB, akhir 2016 nanti. Untuk kali pertama, sekitar 25 persen anggota organisasi terbesar dunia itu menyuarakan "kebosanan" mereka kepada pemimpin laki-laki. Mereka pun mulai mempersiapkan lahirnya Sekjen perempuan.    

"Selama 70 tahun berdiri, PBB belum pernah mempertimbangkan peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin," terang Group of Friends in Favor of a Woman for Secretary-General of the United Nations, kelompok pengusung kandidat Sekjen perempuan, dalam dokumen tertulis mereka kemarin (17/7). Dua negara penyumbang terbesar anggaran PBB, Jerman dan Jepang, termasuk dalam kelompok tersebut. 
    
Total ada 42 negara yang bergabung dalam kelompok baru PBB tersebut. "Telah tiba waktunya bagi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin tertinggi (PBB)," tegas kelompok itu. Setelah resmi mendeklarasikan berdirinya kelompok dan memublikasikan tujuan mereka, 42 negara itu akan berkampanye. Mereka mulai menjaring kandidat-kandidat Sekjen perempuan.
    
Ide untuk mengusung perempuan sebagai Sekjen PBB itu kali pertama muncul dari Kolombia. Tepatnya dari Duta Besar Kolombia untuk PBB Maria Emma Mejia. "Kolombia memutuskan untuk mendukung kandidat-kandidat perempuan dalam struktur kepemimpinan PBB," terangnya. Gagasan itu langsung disambut positif para Dubes perempuan PBB yang lain. 
    
Langkah pertama yang harus ditempuh adalah merombak aturan. Yakni, peraturan baku tentang pemilihan Sekjen yang berlaku sejak 1946. Dalam dokumen itu tertulis, pemimpin tertinggi PBB harus seorang lelaki. Ban Ki-moon, menurut jubirnya, mendukung kelahiran Sekjen perempuan. "Ini momentum yang sangat tepat bagi tokoh perempuan untuk duduk sebagai pemimpin," ungkapnya.
    
Sayangnya, Dewan Keamanan (DK) PBB tidak terlalu antusias menanggapi wacana tersebut. Hingga kemarin, tidak ada satu pun di antara lima negara anggota tetap DK PBB yang bergabung dengan kelompok itu. Termasuk Amerika Serikat (AS). Padahal, dalam keputusan apa pun, DK PBB dengan kekuatan hak vetonya paling berkuasa. (AP/hep/c5/na)