4 Lembaga Ini Didesak Usut Tuntas Isu Polisi Pasang Baliho Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menilai isu keterlibatan aparat kepolisian dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran harus diusut tuntas.
Mereka mendesak KPU, Bawsalu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM melakukan penyelidikan demi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.
"Informasi dari beberapa sumber media yang menyebutkan pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang diduga kuat dilakukan oleh Polisi di Jawa Timur mengindikasikan ketidaknetralan aparat dalam proses pemilu," kata Julius Ibrani dari PBHI dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/11).
Dia menegaskan bahwa fungsi utama aparat kepolisian adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan.
Menurutnya, tidak ada alasan yang bisa membenarkan seorang personel kepolisian terlibat pemasangan baliho kontestan pemilu.
Julius pun menuduh Presiden Joko Widodo berada di belakang pengerahan aparat tersebut.
"Kami memandang dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuatannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024," katanya.
Dia juga menuduh Mahkamah Konstitusi telah diintervensi dalam perkara batas usia capres-cawapres sehingga putusan yang dihasilkan membuka jalan bagi Gibran berpasangan dengan Prabowo.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menilai isu keterlibatan aparat kepolisian dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran harus diusut tuntas.
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Denpom TNI Kantongi Bukti Transfer Uang Setoran Judi Sabung Ayam di Lampung
- Begini Update Kasus Penembakan 3 Polisi saat Menggerebek Judi Sabung Ayam di Lampung
- Polda Riau akan Tetapkan Tersangka Kasus SPPD Fiktif yang Rugikan Negara Ratusan Miliar
- Modus Arisan dan Investasi, IRT di Purwakarta Tipu 580 Orang hingga Rp1 Miliar
- BG Minta Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Ormas Bermodus Premanisme