4 Poin Revisi PM 32/2016

jpnn.com - Kementerian Perhubungan menetapkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang menjadi payung hukum untuk angkutan sewa online.

Penetapan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, dari 11 poin revisi aturan tersebut, empat poin di antaranya yakni, penetapan angkutan online sebagai angkutan sewa khusus, persyaratan kapasitas silinder mesin kendaraan minimal 1.000 CC.

Kemudian persyaratan keharusan memiliki tempat penyimpanan kendaraan, dan kepemilikan atau kerjasama dengan bengkel yang merawat kendaraan, diberlakukan secara langsung pada 1 April 2017.

"Sementara untuk pengujian berkala (KIR) kendaraan, stiker dan penyediaan akses digital dashboard, masa transisi diberikan waktu dua bulan setelah 1 April 2017 atau 1 Juni 2017," ujar Budi dalam siaran persnya.

Hal ini dengan pertimbangan bahwa penyediaan akses digital dashboard memerlukan proses sinkronisasi TI antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perhubungan.

Masa transisi diberikan pula agar bisa mempersiapkan stiker yang berkualitas dengan menggunakan teknologi RFID (Radio-Frequency Identification).

"Sehingga secara validasi data bisa dipertanggungjawabkan. Untuk substansi materi KIR, masa transisi diberikan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan dalam melaksanakan uji KIR dan bekerjasama dengan pihak swasta/Agen Pemegang Merk (APM) yang menyelenggarakan uji KIR," tutur Budi.