40 Persen Warga Kota Kendari Belum Urus E-KTP
Selasa, 04 September 2012 – 03:08 WIB
KENDARI - Tingkat kesadaran warga kota Kendari dalam melengkapi administrasi kependudakan masih rendah. Buktinya, dari 218.257 wajib KTP, sekitar 40 persen warga hingga saat ini belum melakukan enrollment E-KTP. Padahal, sampai saat ini, rekaman KTP elektronik itu masih dibebaskan dari pungutan biaya administrasi. Ia menuturkan, dibandingkan E-KTP, pengurusan akte kelahiran justru lebih banyak setelah keluarnya aturan baru dari pemerintah. Dimanadalam aturan tersebutn anak usia diatas satu tahun akte kelaihirannya hanya boleh diurus melalui pengadilan. Sejak aturan itu disosialisasikan kata Rizal, rata-rata warga menyelesaikan akte lahir anaknya sebelum memasuki usia satu tahun.
Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kendari, Muh. Rizal menyayangkan hal itu. Pasalnya kata dia, pemkot Kendari sudah berulang-ulang menginformasikan bahwa batas akhir penggunaan KTP manual adalah 31 Desember. Sedangkan untuk membuat KTP elektronik, butuh waktu yang cukup lama, sehingga jika warga sengaja mengulur waktu karena waktu yang dianggap masih panjang, tentunya yang bersangkutan bisa saja terlambat memperoleh KTP elektronik ketika memasuki tahun 2013.
"Sampai sekarang enrollment masih gratis, jadi ini sebenarnya kesempatan bagi warga yang belum melakukan rekaman E-KTP untuk ke kecamatan dan melakukan enrollment. Kebanyakan warga belum urus karena kesibukan, jadi saya berharap agar administrasi kependudukan itu diurus secepatnya, sebelum memasuki tahun 2013," ungkap Muh. Rizal.
Baca Juga:
KENDARI - Tingkat kesadaran warga kota Kendari dalam melengkapi administrasi kependudakan masih rendah. Buktinya, dari 218.257 wajib KTP, sekitar
BERITA TERKAIT
- PMKRI Toraja Desak Penjabat Gubernur Sulsel Prioritaskan Membenahi Infrastruktur Jalan
- Kebakaran Rumah di Bawah Flyover Manahan Solo, 25 Warga Dievakuasi
- Kasus Balon Udara Meledak di Ponorogo, 14 Orang Jadi Tersangka
- Edistasius Endi: PPPK Harus Menjalankan Fungsi sebagai Perekat Bangsa
- Brimob Polda Sumsel Gagalkan Penyelundupan 11 Ton BBM Ilegal
- Diduga Korupsi Dana Pengelolaan Kebun Sawit 500 Hektare, Direktur BUMDes Ditahan Kejati Riau