5 Bulan Indonesia di Tangan Prabowo: Efisiensi Anggaran, IHSG Anjlok hingga RUU TNI

3. Peluncuran Danantara
Peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025 lalu juga memicu kontra.
Danantara akan mengelola aset negara senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun, dengan fokus pada investasi berkelanjutan.
Publik geram karena badan itu disebut tidak bisa diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
4. Penundaan pengangkatan PPPK dan CPNS 2024
Pemerintah sempat menunda pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 nanti.
Sementara itu, bagi peserta seleksi PPPK yang mengisi alokasi kebutuhan (formasi) akan diangkat menjadi PPPK TMT 01 Maret 2026 dan keputusan pengangkatan PPPK paling lambat tanggal 01 Februari 2026.
MenPANRB Rini Widyantini mengatakan, “penyesuaian” jadwal pengangkatan PPPK 2024 dan CPNS 2024 tidak ada kaitannya dengan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baru 5 bulan menjabat, sejumlah kebijakan hingga program yang kontroversial mewarnai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
- SP JICT: May Day 2025 Momentum Reformasi Tata Kelola Pelabuhan Nasional
- Dukung Prabowo 2 Periode, Idrus Golkar Usul Pembentukan Koalisi Permanen
- Versi Pengamat, Prabowo Tak Merestui Mutasi Letjen Kunto Arief
- Prabowo Sebut Orang Indonesia Harus Tinggalkan Mental 'Kumaha Engke'
- Prabowo Percaya Hakim Bergaji Besar Tidak Bisa Disogok
- Lewat Aplikasi Ini, Perjalanan Dinas Bisa Lebih Terstruktur dan Transparan