5 Bulan Indonesia di Tangan Prabowo: Efisiensi Anggaran, IHSG Anjlok hingga RUU TNI

Sejumlah alasan disampaikan, antara lain karena ada usulan penundaan, tetapi tidak pernah diungkapkan mengapa ada instansi yang meminta penundaan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, sejumlah pemda mengajukan usulan penundaan karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Akhirnya, CPNS akan diangkat pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Ini dilakukan sambil menunggu kesiapan keuangan daerah," kata Dede Yusuf.
Lantaran banjir protes, pemerintah mempercepat pengangkatan CPNS dan Calon PPPK formasi Tahun 2024.
Untuk CPNS diangkat selambat-lambatnya pada Juni 2025, sedangkan PPPK paling lambat pada Oktober 2025.
5. Pengesahan RUU TNI
DPR RI resmi mengesahkan revisi undang-undang TNI menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna yang digelar hari ini (20/03).
Banyak warga menolak revisi UU TNI karena dinilai bermasalah, bukan hanya lantaran isinya, tapi juga pembahasannya yang dilakukan secara diam-diam dan tergesa-gesa, serta minim partisipasi publik.
Baru 5 bulan menjabat, sejumlah kebijakan hingga program yang kontroversial mewarnai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
- SP JICT: May Day 2025 Momentum Reformasi Tata Kelola Pelabuhan Nasional
- Dukung Prabowo 2 Periode, Idrus Golkar Usul Pembentukan Koalisi Permanen
- Versi Pengamat, Prabowo Tak Merestui Mutasi Letjen Kunto Arief
- Prabowo Sebut Orang Indonesia Harus Tinggalkan Mental 'Kumaha Engke'
- Prabowo Percaya Hakim Bergaji Besar Tidak Bisa Disogok
- Lewat Aplikasi Ini, Perjalanan Dinas Bisa Lebih Terstruktur dan Transparan