6 Nelayan Masih Dibui, TKI Digencet...Tunggu Apa Lagi?

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak khawatir terhadap rencana Pemerintah Malaysia yang akan mengeluarkan travel warning terhadap Indonesia. Ia menganggap rencana itu bukan sebuah ancaman serius. "Itu baru rencana, kalau perlu dan saya yakin memang belum perlu," ujar Muhaimin.

Lalu bagaimana dengan penyelesaian hukum TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia? Muhaimin tampaknya tidak bisa memberikan jawaban yang tegas terhadap upaya perlindungan tersebut. Dia mengatakan, pemerintah tentu memberikan bantuan hukum terhadap ratusan buruh migran tersebut. "Kami akan memberikan advokasi dan bantuan hukum serta menyiapkan pengacara buat mereka," kata Muhaimin.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Perlindungan dan Penempatan TKI M Jumhur Hidayat mengatakan bahwa Malaysia mempersulit proses bantuan hukum bagi TKI. Menurut dia, Malaysia menolak melaporkan setiap kejadian yang dialami TKI bermasalah sehingga proses advokasi perwakilan Indonesia selalu terlambat.

"Padahal, dalam aturan internasional dikenal istilah Mandatory Consular Notification (MNC) atau kewajiban negara penerima tenaga kerja asing (TKA), termasuk Malaysia untuk melaporkan kepada Indonesia apabila ada kejadian Warga Negara Indonesia/TKI yang bermasalah," kritik Jumhur.