6.000 Guru Honorer Terancam Dirumahkan

”Kita seharusnya bisa merasakan kebatinan para guru honorer yang tulus mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara ini,” katanya.

Terlebih, kata dia, ini menyangkut SDM. Selain itu, selama ini khususnya NTB masih kekurangan tenaga pengajar atau guru. Sebagai wakil rakyat yang membidangi hal ini, Komisi V akan mengawal nasib guru honorer.

Persoalan ini pun sudah dibawa pihaknya untuk dikomunikasikan di tingkat pusat. ”Tetapi pusat pun meminta kepada pemerintah provinsi untuk mencari solusi, hanya saja belum ada solusinya,” paparnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi I DPRD NTB H Ali Ahmad. Ia merasa kecewa atas nasib 6.000 guru honorer yang terancam dirumahkan. Ali mempertanyakan, alasan pemerintah mengambil kebijakan itu. ”Pengembangan SDM itu harus dikencangkan, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Menurut politisi PAN ini, guru bukan mengharapkan gaji. Gaji, kata dia, bisa diurutkan nomor tujuh dan delapan.

Namun yang menjadi harapan guru adalah perhatian dari pemerintah daerah terhadap mereka. ”Bukan nilai ini (gaji), perhatian yang dibutuhkan,” kata Ali.

Artinya, wakil rakyat di dewan ini menekankan pemerintah daerah harus menerima semua guru honorer tersebut. Jangan ada tebang pilih. Mengenai masalah APBD, baginya masih bisa mencukupi penggajian guru honorer. ”Masak uang lima triliun tidak bisa menanggulangi mereka, dikemanakan uang itu?” ujarnya.

Baginya perlu diperhatikan kembali, mana yang lebih urgensi dan prioritas. Apakah antara pembangunan fisik atau pembangunan SDM dan mental generasi anak bangsa. Harusnya tenaga guru diperkuat, tinggal diberikan pengawasan, penjadwalan, evaluasi hingga monitor kegiatan mereka.