ACTA Cabut Gugatan terkait Pemberhentian Ahok

jpnn.com - jpnn.com - Tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mencabut gugatan terhadap pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gugatan tersebut meminta agar pemerintah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena sudah berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.
Wakil Ketua ACTA Ali Lubis mengatakan, pencabutan itu didasarkan pada dua hal yakni banyaknya gugatan yang telah lebih dulu didaftarkan serta lamanya proses gugatan.
"Iya kami mau cabut itu, kan sudah banyak beberapa teman-teman yang daftar gugatan juga. Ke PTUN juga. Jadi nanti tujuannya bukan mencabut karena yang macem-macem, jadi nanti kita mau bersinergi saja," ujar Ali ketika dihubungi wartawan, Kamis (23/2).
Lebih lanjut, Ali mengatakan, gugatan serupa pernah diajukan oleh Advokat Muda Peduli Jakarta (AMPETA) dan Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi). Kata Ali, sebanyak apapun laporan yang masuk, sidangnya akan tetap dijadikan satu. Sehingga, lebih baik fokus di gugatan pertama.
"Jadi nanti kita saling memperkuat, misalnya dari bukti, dari argumen," katanya.
Selain itu, kata Ali, proses gugatan juga akan memakan waktu cukup lama juga menjadi pertimbangan. Hingga saat ini, Ali belum menerima jadwal sidang dari PTUN. Ali dan rekan-rekannya mempertimbangkan proses sidang, banding, peninjauan kembali, hingga putusan inkracht. Proses gugatan diperkirakan melampaui masa kerja Ahok sebagai Gubernur hingga Oktober 2017.
"Jadi sidang belum selesai mungkin pencoblosan udah selesai, mungkin Pak Ahok sendiri sudah selesai nanti jadi Gubernur. Jadi kan lama gitu, sementara yang kita mau kaji sekarang langsung dikeluarkan surat keputusan atau keterangan Pak Ahok dinonaktifkan. Segera loh, itu kan perintah Undang-undang," kata Ali.
Tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mencabut gugatan terhadap pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- BSKDN Kemendagri & Taspen Life Teken Komitmen Perlindungan Sosial bagi ASN
- Safrizal ZA Sebut Rumah Layak Hunian Tingkatkan IPM dan Menggerakkan Ekonomi
- Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Berjalan Transparan
- Ini Penjelasan Wamendagri Ribka Soal Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kemendagri Beber Alasan Penunjukan Balikpapan Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Otda 2025
- Kemendagri dan Pemerintah Denmark Siap Kerja Sama untuk Memperkuat Pemadam Kebakaran