Ada SK Menkumham, Buat Apa Lagi Munaslub Golkar?

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Golkar Ridwan Bae menganggap, dengan keluarnya surat keputusan Menkumham Yasonna Laoly tentang kepengurusan DPP Partai Golkar, maka dengan sendirinya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) tidak perlu digelar lagi.

"Sebenarnya dengan keluarnya SK, seharusnya munaslub tidak perlu diadakan. Sebab masa bakti DPP sekarang hanya tinggal 3 tahun lagi," kata Ridwan, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (27/4).

Kalau munaslub tetap digelar, Ridwan mempertanyakan, apa landasan munaslub ini, sebab pada dasarnya kepengurusan rekonsiliasi sudah lahir.  "Munaslub ini akan melahirkan kelompok baru sebab ada delapan calon ketua umum dan ujungnya akan terjadi delapan kelompok lagi internal Golkar," tegas anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara ini.

Dia menilai, setiap munas Golkar ada dampak negatifnya seperti Surya Paloh melahirkan partai baru, Agung Laksono melahirkan munas baru. "Kalau tidak cocok lagi, delapan kelompok ini buat munas lagi kalau tidak cocok lagi," imbuh anggota Komisi V DPR ini.

Selama ini kata Ridwan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak ada salahnya. Tapi, kalau munaslub benar-benar terjadi, Ridwan berharap agar munaslub bersih. Jangan sampai ada munas-munas yang lain. "Apapun hasilnya, Menkumham harus mengesahkannya nanti dan itu harus ada jaminan dari sekarang," pungkasnya. (fas/jpnn)