Agenda Politik KMP DKI Interpelasi Ahok

jpnn.com - Anggota DPRD DKI yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akhirnya resmi mendeklarasikan diri Selasa (11/11). Mereka memanfaatkan momentum tersebut untuk menabuh genderang perang terhadap Plt Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan, agenda utama KMP Jakarta adalah menginterpelasi Ahok.

Deklarasi KMP Jakarta dihadiri para petinggi DPP masing-masing parpol. Antara lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakrie, Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Amien Rais, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz, Ketua DPP PKS Abu Bakar Alhabsyi, dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Deklarasi dipimpin langsung oleh Aburizal Bakrie.

Ketua KMP DKI dipercayakan kepada Ketua DPD Partai Gerindra DKI M. Taufik. Jabatan sekretaris diserahkan kepada Zainuddin (Golkar) dan Bendahara Triwisaksana (PKS). Posisi wakil ketua dipegang para pimpinan parpol pendukung KMP Jakarta. Yakni, Selamat Nurdin (PKS), Lulung Abraham Lunggana (PPP), Nachrowi Ramli (Demokrat), dan Ali Taher Parasong (PAN).

Ketua KMP DKI M. Taufik menegaskan, pihaknya kini berfokus pada beberapa agenda politik di ibu kota. Salah satunya adalah menginterpelasi Ahok. Kebijakan itu diambil karena Ahok sering mengeluarkan kebijakan kontroversial yang meresahkan warga. Ahok juga dituding tidak prorakyat. Buktinya, aksi demonstrasi menentang kebijakan Ahok semakin marak. Taufik lantas menyebut unjuk rasa 95 ormas yang menentang pelantikan Ahok sebagai gubernur definitif. ”Yang demo itu bukan cuma FPI loh, ada 95 ormas yang ikut demo. Jelas kami tampung masukan ini,” ujar Taufik setelah deklarasi KMP DKI di salah satu hotel di Jakarta kemarin.

Taufik yang juga menjabat wakil ketua DPRD DKI itu menargetkan, hak interpelasi selesai pada pekan depan. Saat ini dia bersama seluruh partai yang tergabung dalam KMP tengah mematangkan rencana tersebut. Seluruh anggota KMP yang berjumlah 57 orang akan diminta menandatangani usul interpelasi tersebut. Taufik sangat optimistis rencana itu bakal terealisasi. Sebab, di antara 106 anggota dewan, 57 orang adalah anggota KMP. ”Jumlah kita lebih banyak jika dibandingkan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH, Red),” tegas dia.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KMP DKI Lulung Abraham Lunggana menjelaskan beberapa kebijakan Ahok yang layak diinterpelasi. Antara lain, Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Larangan Penjualan dan Pemotongan Hewan di Jalur Hijau, Taman Kota, Trotoar, dan Fasilitas Umum. Instruksi tersebut dinilai tidak menghargai kebebasan beragama di ibu kota. Sebab, larangan memotong hewan kurban sama dengan melarang warga menjalankan ibadah. ”Padahal, Jakarta sangat toleran dengan semua agama,” tegas politikus yang akrab disapa Lulung itu.

Ketua DPW PPP DKI tersebut menuding Ahok melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27. Dalam UU tersebut, lanjut dia, kepala daerah wajib menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Faktanya, menurut Lulung, Ahok beberapa kali membuat kegaduhan melalui komentarnya di media yang menyudutkan beberapa pihak. Dia mencontohkan pernyataan Ahok yang menuding DPRD sebagai tukang peras. ”Belum lagi kata-kata bajingan yang selalu dia keluarkan. Ini bukan pernyataan seorang pemimpin,” tegas dia.

Selain menggagas hak interpelasi, agenda politik KMP DKI terdekat adalah pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Hingga kini AKD belum rampung karena KMP dan KIH belum satu kata. Namun, Taufik tampak santai saat ditanya hal itu. ”Nantilah. Sebentar lagi AKD pasti terbentuk kok,” ujar dia. (fai/c7/oni)