Agung Bercerita soal Ulah Preman Bercelurit, Presiden Jokowi Langsung Menelepon Kapolri
"Begitu keadaan macet, itu di depannya ada yang dinaiki mobilnya. Naik ke atas mobil bawa celurit atau nodong begitu. Itu enggak ada yang berani menolong, Pak," kata dia.
Dia mengatakan, para preman mengerumuni dari depan, belakang, dan samping. Meski banyak kendaraan di sekitar, tetapi banyak orang yang tidak berani menolong.
"Itu sangat memprihatinkan. Karena dia takut, kalau posisinya nanti dia membantu, preman-preman itu akan menyerang balik ke dirinya. Maka dia lebih memilih tutup kaca," lanjutnya.
Peristiwa itu juga dialami oleh rekannya sesama sopir kontainer, Abdul Hakim. Dia menyebut bahwa kemacetan merupakan penyebab para preman bisa leluasa menjalankan aksinya.
"Kalau mungkin lancar, ini mungkin tidak ada, Pak. Jadi ini kendala kami ini kemacetan aslinya, Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusi ini ke depannya kami," keluhnya.
Selain soal premanisme, Abdul Hakim juga menceritakan soal banyaknya pungutan liar di sejumlah depo.
Depo adalah tempat meletakkan kontainer yang sudah dipakai atau mengambil kontainer yang akan dipakai shipping line. Menurutnya, para karyawan depo sering meminta imbalan berupa uang tip agar laporannya bisa diproses segera.
"Kalau enggak dikasih kadang diperlambat. Itu memang benar-benar, seperti Fortune, Dwipa, hampir semua depo rata-rata. Itu, Pak. Yang sekarang itu yang saya perhatikan itu yang agak-agak bersih cuma namanya Depo Seacon dan Depo Puninar, agak bersih sedikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli, Pak," beber pria berusia 43 tahun tersebut.
Presiden Jokowi langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah mendengar keluhan para sopir kontainer.
- Mbak Rerie Minta Permasalahan Pungli dan Sampah Menumpuk di Lokasi Wisata Harus segera Diatasi
- Jokowi Hormati Putusan MK: Saatnya Bersatu, Bekerja, Membangun Negara Kita
- Soal Status Gibran dan Jokowi di PDI Perjuangan, Komarudin Bilang Begini, Tegas!
- Menyampaikan Dissenting Opinion, Hakim Arief Singgung Soal Jokowi yang Partisan
- 3 Hakim MK Dissenting Opinion, Saldi Isra Setuju Jokowi Manfaatkan Bansos dan Aparat untuk Paslon 02
- MK Sebut Tindakan Jokowi Bukan Pelanggaran Hukum, tetapi Tidak Etis