AHY Soroti Menteri Jeruk Makan Jeruk dan Berburu di Kebun Binatang
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti soal perbaikan tata negara dan etika pemerintahan.
Dia menyebutkan UUD 1945 mengatur kewenangan setiap lembaga negara, termasuk Presiden dan jajaran pemerintahannya.
"Dalam konstitusi yang telah dilakukan empat kali perubahan semangat dan prinsip keseimbangan, serta kesetaraan antarlembaga negara harus dijaga agar tidak kembali lagi ke tatanan era otoritarian dulu," kata AHY dalam pidatonya, Jumat (14/7).
Menurutnya, saat ini ada tanda-tanda bahwa kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara ini mulai terganggu.
"Kalangan pemerhati konstitusi dan tata negara, mulai melihat tendensi kembalinya konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden, meski tidak 'sedalam' di era otoritarian dulu," lanjutnya.
Dia menjelaskan kekuasaan tetap harus dikontrol oleh kekuasaan yang lain agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian.
"Untuk itu, Demokrat bertekad untuk menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara, sesuai prinsip checks and balances dalam sistem presidensial," tegasnya.
Tak hanya itu, AHY menyebutkan pihaknya telah mencermati etika pejabat negara dan kaidah tata pemerintahan yang baik.
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti soal perbaikan tata negara dan etika pemerintahan.
- Golkar Berharap Dapat Jatah Menteri yang Proporsional di Kabinet Prabowo-Gibran
- Soal Susunan Koalisi Prabowo-Gibran, AHY Singgung soal Kesetiaan dan Kekompakan
- Apresiasi Putusan MK, AHY: Pimpinan Hadapi Tekanan dan Beban Luar Biasa
- Sambut Baik Putusan MK, Syarief Hasan: Saatnya Semua Komponen Bangsa Bersatu
- Ini Harapan Bamsoet soal Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
- 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah, Ternyata Ini Penyebabnya