Air Jakarta Dikelola Swasta, PAM Jaya Selalu Merugi

Hutang yang tidak masuk akal ini timbul karena Jakarta menganut sistem tidak lazim, yakni operator swasta dibayar dengan imbalan yang nilainya disesuaikan setiap enam bulan. Sementara pelanggan membayar tarif yang tentunya tidak bisa dinaikkan setiap enam bulan.

"Karena imbalan tiap enam bulan naik sementara tarif tidak, maka timbul kekurangan bayar kepada swasta yang kemudian diperhitungkan sebagai hutang Pemprov kepada swasta," kata Tommy.

Jika ingin tidak memiliki hutang maka Gubernur DKI Jakakarta Joko Widodo harus selalu menaikkan tarif air sesuai dengan nilai imbalan yang dipatok swasta. Nah situasi ini menurut Tommy sulit diterima akal sehat.

"Bagaimana mungkin sebuah entitas yang sudah menyerahkan lahan bisnisnya untuk digarap pihak lain termasuk menyerahkan kewenangan menerima pembayaran dari pelanggan dan tinggal memiliki fungsi pengawasan tapi terus membukukan hutang baru," tegasnya. (fat/jpnn)