Air Jakarta Dikelola Swasta, PAM Jaya Selalu Merugi

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menilai memperpanjang kontrak pengelolan air bersih Jakarta kepada pihak swasta bukan kebijakan yang adil tapi justru menyengsarakan rakyat. Kebijakan swastanisasi itu juga malah merugikan PAM Jaya sebagai perusahaan daerah.

"Kontrak ini sejak awal berat sebelah karena melindungi kepentingan investor secara berlebihan tetapi membuat konsumen, Pemprov DKI dan PAM Jaya merugi," kata Tommy Albert dari LBH Jakarta yang tergabung dalam KMMSAJ, Selasa (4/6).

Layanan air perpipaan Jakarta sudah berpindah ke swasta sejak 1997, saat Suez Environment dan Thames Water masing-masing mendapatkan separuh Jakarta untuk dikelola melalui kontrak dengan PAM Jaya.

Tommy menjelaskan, simulasi keuangan yang dilakukan PAM Jaya menunjukkan jika  kerjasama terus dilanjutkan sampai tahun 2022, maka pada saat itu PAM Jaya/Pemprov DKI akan berhutang kepada swasta sebanyak Rp 18,2 triliun.