Airlangga Hartarto Bawa Pengurus Golkar Temui Pak SBY, Inilah Hasilnya
jpnn.com, CIKEAS - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menemui Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/3) malam. Airlangga bersama jajaran DPP Golkar mendatangi Presiden Keenam RI itu dengan membawa agenda politik.
Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Media Partai Golkar Nurul Arifin, pertemuan Airlangga dengan SBY membahas beberapa hal, di antaranya soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus danPilkada 2020. "Pak Airlangga menjelaskan omnibus law. Golkar dan Demokrat juga menjajaki koalisi di beberapa daerah dalam Pilkada 2020," kata Nurul.
Legislator Partai Golkar itu menjelaskan, Airlangga pada pertemuan tersebut menekankan pentingnya menemukan persamaan antara Golkar dan PD. “Bukan perbedaan,” kata Nurul.
Adapun SBY dalam pertemuan itu menyebut Golkar dan Demokrat saat ini tengah menyamakan frekuensi. SBY mengajak seluruh pihak bersama membangun kebersamaan untuk membangun negara.
“Pertemuan ini adalah pertemuan politik pertama antara Partai Demokrat dan partai lain, juga sejak kehilangan orang yang paling saya cintai, yaitu Ibu Ani Yudhoyono," kata SBY.
Dalam pertemuan itu baik SBY maupun Airlangga sepakat bahwa Demokrat dan Golkar memiliki platform politik yang sama. SBY juga menekankan komitmen Demokrat dalam membantu Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia lebih baik.
Berkaitan dengan omnibus law, SBY akan memberikan masukan secara positif. Partai Demokrat menyatakan keinginannya untuk memberikan solus.(antara/jpnn)
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto membahas sejumlah agenda politik dengan Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas.
Redaktur & Reporter : Antoni
- Golkar Lebih Mendorong Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar 2024
- Golkar Harap Prabowo-Gibran Berikan Jatah Menteri yang Proporsional
- Golkar Berharap Dapat Jatah Menteri yang Proporsional di Kabinet Prabowo-Gibran
- Komisi II DPR RI Dorong Revisi UU Pemilu di Awal Periode 2024-2029
- Menko Airlangga Ungkap Kebijakan Anti-Deforestasi Ditolak Kelompok Bipartisan AS
- Pj Gubernur NTB Mangkir Pemeriksaan Bawaslu Terkait Acara Golkar