Akademisi IPB Sebut Riset Bappenas Bukti Nyata Kebijakan Pertanian Dongkrak Perekonomian

Akademisi IPB Sebut Riset Bappenas Bukti Nyata Kebijakan Pertanian Dongkrak Perekonomian
Pengamat Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi. Foto: Humas Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi sependapat dengan hasil riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di mana hasil riset menyebutkan program Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memacu pertumbuhan daerah.

BACA JUGA: Gubernur Papua Barat Sebut Korlap Aksi Demo di Manokwari sudah Diajak Bicara

Gandhi mengatakan, secara tidak langsung hasil riset Bappenas terhadap kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan sektor pertanian dan perikanan Indonesia memiliki kontribusi penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

“Pertama, kontribusi devisa. Ekspor produk pertanian dan produk perikanan yang menggantikan produk impor akan menjadi sumber penting bagi surplus Neraca Perdagangan. Merujuk data BPS, ekspor komoditas pertanian 2013 hanya 33 juta ton, namun pada 2018 melonjak tajam menjadi 42,5 juta ton sehingga ada kenaikan 9 juta ton dan rata-rata kenaikan ekspor per tahunnya 2,4 juta ton,” papar Prima Gandhi di Jakarta (19/8).

Kemudian, kontribusi produk. Prima Gandhi menilai dampak dari kebijakan pertanian melalui program upaya khusus percepatan pencapaian swasembada pangan yakni terpenuhinya penyediaan makanan bagi masyarakat dan bahan baku bagi beberapa industri. Faktanya, selama pemerintahan Jokowi-JK, terjadi stabilitasasi harga pangan dan indeks ketahanan pangan Indonesia pun mengalami lompatan.

“Data BPS menyebutkan terjadi penurunan inflasi bahan makanan yakni dari tahun 2013 sebesar 11,71 persen menjadi 1,26 persen di tahun 2017. Kemudian berdasarkan Global Food Security Index 2018, peringkat ketahanan pangan Indonesia membaik yakni dari 72 di tahun 2014 menjadi 65 di tahun 2018 dari 113 negara. Kedua fakta ini merupakan contoh nyata ketersediaan pangan kita berhasil dijamin pemerintah,” terangnya.

Ketiga, kontribusi menurunkan kemiskinan. Pria yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB menjabarkan dengan mengacu data BPS, harus diakui kontribusi kebijakan pembangunan pertanian era Jokowi-JK menurunkan kemiskinan khususnya masyarakat pedesaan.

Salah satu akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi sependapat dengan hasil riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News